Korupsi oh Korupsi

Korupsi adalah suatu epidemi. Wabah yang dapat menyerang negara manapun, tak mengenal negara maju, berkembang ataupun negara terbelakang korupsi tetap menjadi musuh bersama. Ketika reformasi pasca 1998 bergulir, ada angin segar bahwa akan ada penegakan hukum yang lebih baik pasca pemerintahan orde baru. Dengan tegaknya hukum, maka pemberantasan korupsi pun akan menjadi lebih baik. Pemimpin pascaorde baru tentunya mendapat amanat yang berat dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi menjadi isu penting di tengah isu lainya seperti Hak Asasi Manusia, Demokratisasi, Kebebasan dan lain-lain. Indonesia yang tengah dalam euforia kebebasan karena terbebas dari rezim orde baru yang korup ternyata sampai saat ini masih terjebak dengan maraknya kasus korupsi yang masih terjadi. Jika di masa orde baru korupsi marak terjadi di pusat kekuasaan (sentralistik), maka beberapa tahun terakhir kasus korupsi malahan menggurita ke berbagai wilayah. Adanya kebijakan desentralisasi ternyata di samping memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan perekonomian rakyat, di sisi lain terjadi pula “desentralisasi” korupsi ke berbagai daerah. Yang tersangkut korupsipun beragam, dari mulai kepala sekolah, bupati/walikota, sekda, gubernur, anggota DPR dan kalangan pejabat lainnya? Korupsi yang terjadi saat ini sudah dilakukan secara “sistemik” dan mengakar. Bahkan yang lebih menghawatirkan lagi, gejala korupsi yang terjadi saat ini dilakukan secara “berjamaah”. Korupsi yang dilakukan “berjamaah” tersebut kemudian mempersulit kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelediki dan mengungkapnya karena tiap “ma’mum” tentu akan melindungi “imam” mereka.

Maraknya korupsi dan terungkapnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tentu saja menimbulkan suatu kekhawatiran akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang dijalankan saat ini. Karena nyata-nyatanya dengan sistem demokrasi rakyat belum dapat disejahterakan. Bahkan kritik terhadap praktik demokrasi di Indonesia terus berlangsung hingga saat ini. Kacung Marijan dalam Opininya “Demokrasi Vs. Efisiensi” di Kompas edisi 23 Desember tahun 2010 mengungkapkan bahwa di antara kritik terhadap demokrasi Indonesia saat ini adalah biaya demokrasi yang dianggap terlalu mahal, padahal, produk dari demokrasi itu tidak terlalu kelihatan. Sehingga Marijan berpendapat bahwa dengan demikian demokrasi mengalami inefisiensi dan defisit Selanjutnya Adanya kritik semacam itu bukanlah sesuatu yang baru. Sebagaimana dikatakan oleh Larry Diamond (1990), demokrasi memang mengandung paradoks-paradoks. Di antara paradoks dalam demokrasi adalah adanya kebutuhan untuk lebih mengutamakan kepentingan banyak orang di satu sisi dan kepentingan efisiensi di sisi yang lain.

Dalam pandangan Azyumardi Azra, transisi Indonesia ke arah demokrasi yang lebih genuine dan otentik adalah suatu proses yang kompleks dan panjang. Menurutnya ada banyak kegamangan dalam proses transisi menuju demokrasi, jika demokrasi adalah peaceful resolution of conflict, kemudian banyak yang menyaksikan semakin meningkatnya kecenderungan pelaksanaan demokrasi dengan cara yang undemocratic seperti penggunaan mobilisasi politik, politik uang dan lain-lain. Sistem pemilu yang berlaku saat ini pun oleh sebagian kalangan masih dianggap membuka peluang untuk melakukan praktek politik uang. Demokrasi prosedural yang dijalankan saat ini membutuhkan biaya yang tinggi.

Transisi Indonesia menuju negara berkeadilan, beradab, menjunjung tinggi persamaan hak dan kebebasan, demokratis tentu saja tidaklah mudah. Selalu saja riak yang mengahanga perjalanan demokrasi Indonesia. Korupsi adalah salah satu musuh besar dalam perjalan demokrasi yang berkeadilan. Jika merujuk tulisan Mark E. Warren (2004) dalam artikelnya What Corruption Mean in Democracy? menyatakan bahwa tindak korupsi dalam demokrasi mengindikasikan defisit dari demokrasi. Menurutnya Korupsi menciptakan inefisiensi dalam pelayanan publik. Korupsi meruntuhkan kultur dari demokrasi. Mengapa hal itu dapat terjadi? menurut Warren hal ini terjadi karena bisa jadi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, ada sinisme terhadap kinerja yang telah dilakukan pemerintah. Pada akhirnya korupsi menyebabkan terjadinya kecurigaan, runtuhnya rasa percaya dari masyarakat terhadap penyelenggaraan demokrasi.

Apa yang diungkapkan oleh Warren tentu saja bukan hal yang yang mengada-mengada, di Indonesia pun, seperti yang telah diungkap sebelumnya mendapat kritik dari beberapa kalangan tentang keberlangsungan demokratisasi di Indonesia. Sungguh menghawatirkan memang. Pemerintahan pasca reformasi yang diharapkan menjadi “good and clean goverment” ternyata belum terealisasikan dengan baik. Beberapa waktu yang lalu misalnya mencuat kasus century yang disinyalir merugikan negara triliyunan rupiah, kasus mafia pajak yang ramai dibicarakan juga yang terakhir kasus yang menyeret salah satu petinggi partai di Indonesia. KPK yang awalnya diharapkan mampu menjadi lini terdepan dalam pemberantasan korupsi pun belakangan kurang terlihat tajinya. KPK terlihat kepayahan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi. Apalagi sebelum-sebelumnya KPK banyak tertimpa masalah-masalah sehingga KPK tidak dapat maksimal dalam menangani kasus korupsi. Korupsi politik adalah salah satu permasalahan yang cukup pelik. Seperti yang diungkapkan oleh J. Danang Widoyoko yang menyatakan dalam Opininya di Kompas 21 Mei 2011 Perangi Korupsi Politik, ia menyatakan bahwa berbagai kasus korupsi yang melibatkan politisi, baik anggota parlemen maupun pejabat eksekutif dapat dikategorikan sebagai korupsi politik. Menurutnya penekanan perbedaan antara korupsi politik dengan korupsi biasa adalah korupsi politik tidak hanya mendasarkan pada penekanan untuk memperkaya diri sendiri akan tetapi korupsi politik berkepentingan untuk mengumpulkan dana untuk memenangi politik dan mempertahankan kekuasaan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s