Refleksi Pendidikan di Indonesia

Pengantar
Praktek pembangunan di Indonesia saat ini belum mampu menjawab secara maksimal keinginan-keinginan masyarakat serta belum mampu meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu problema ketidakadilan sosial masih mewarnai kehidupan bermasyarakat. Pembangunan nasional selalu saja bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan strategi yang berdampak langsung pada ketidakadilan dan ketimpangan yang ada di masyarakat.

Kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah belum menyentuh dan memfokuskan perhatian lebih pada perlindungan sosial yang lebih melembaga dan sistemik agar pembangunan nasional lebih dapat berjalan dengan baik. Pembangunan nasional lebih sering didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan meningkat dari tahum ke tahun. Aspek ekonomi menjadi sangat dominan dalam melihat apakah proses pembangunan nasional sudah berjalan dengan baik.

Pembangunan sering didefinisikan secara sederhana sebagai suatu “perubahan yang direncanakan”, artinya ada sekelompok orang (teknokrat) yang diserahi tugas untuk membuat rencana secara sistematis dan membuat agar pembangunan tersebut berjalan secara efisien, yaitu dapat menghasilkan pertumbuhan secepat dan sebesar mungkin dengan modal tertentu. Maka, pihak yang kuat dan punya potensi berkembang secara lebih baik akan didahulukan (teori growth pole). Kelompok yang lemah diasumsikan akan memperoleh tetesan kemakmuran dari hasil pembangunan tersebut (teori Trickling-down effect). Namun kenyataannya pembangunan seperti ini telah membuat kesenjangan sosial dan ekonomi merajalela (Paulus Wirutomo). Jika sebelumnya efek tetesan tersebut mampu memberi kemakmuran kepada masyarakat yang lemah, alih-alih akibat pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan lebih mendahulukan pihak yang kuat tidak dapat dipungkiri timbul masalah-masalah baru dalam pembangunan seperti adanya ¬jobless growth, Ruthless growth, Rootless growth, Voiceless growth, Futureless growth (Paulus Wirutomo). Kegagalan dalam mengantisipasi masalah-masalah yang muncul tentu saja akan menimbulkan permasalahan yang lebih pelik.

Jika merujuk pada definisi bahwa pembangunan adalah sesuatu yang direncanakan oleh sekelompok orang, dapat dinyatakan bahwa pembangunan dengan konteks tersebut bukan pembangunan yang memberdayakan masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi pembangunan yang dianggap oleh kreator pembangunan sebagai jalan terbaik bagi pembangunan masyarakat. Belum lagi jika pengarusutamaannya pada warga masyarakat yang lebih memiliki peluang sedangkan masyarakat yang lebih lemah hanya menantikan efek tetesan dari kemakmuran yang terjadi akibat pertumbuhan yang dilakukan oleh pihak yang dianggap lebih mampu. Pembangunaan tersebut adalah pembangunan yang diskriminatif. tidak mengherankan jika efek dari pembangunan tersebut adalah permasalahan-permasalahan yang lebih pelik. Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rata-rata perorangan (per capita income) tidak selamanya meningkatkan pendapatan perorangan secara merata. Dan logika teori ekonomi pembangunan tentang “penetesan ke bawah” sudah semakin menampakkan kelemahan-kelamahannya. Proses penetesan ke bawah tidak terjadi dengan sendirinya tanpa kemampuan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk aktif meraih peluang-peluang yang muncul atau menciptakan peluangnya sendiri untuk memperoleh penghasilan. Golongan ekonomi kuat tidak dapat diharapkan secara sukarela menyalurkan sumberdayanya kepada golongan ekonomi lemah. Pemerataan tidak berjalan otomatis, dan tidak cukup hanya dengan menghimbau dan mengandalkan niat baik golongan ekonomi kuat untuk menolong masyarakat miskin (Ujianto Singgih Prayitno).

Konsep Pembangunan Sosial
Jika merujuk pada pengantar mengenai pembangunan tersebut, sebenarnya jenis pembangunan apa yang seharusnya diupayakan demi menuju kebaikan bersama? Pembanguan sosial didefinisikan beragam oleh para ahli, pembangunan sosial dapat didefinisikan sebagai strategi kolektif dan terencana guna meningkatkan kualitas hidup manusia melalui seperangkat kebijakan sosial yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Istilah pembangunan sosial (social development) sering dipertukarkan dengan pembangunan manusia (human development) dan pembangunan kesejahteraan sosial (social welfare development) (Didiet, 2009).

Pembangunan Sosial dapat ditafsirkan sebagai pembangunan yang melibatkan manusia secara langsung. Pelibatan setiap masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan. Masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana tetapi sebagai sebagai partisipan yang terlibat dalam kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Partisipasi aktif dari warga masyarakat dan memberi masukan kepada pemerintah pada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan memungkinkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih bermanfaat kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan aspirasi masyarakat.

Kebijakan Sosial menurut Paulus Wirutomo sering diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat luas (bukan hanya melalui lembaga birokrasi pemerintah saja tetapi termasuk juga mendorong institusi lain (non pemerintah) seperti keluarga, komunitas, swasta dsb.)) dengan untuk dapat menciptakan kesejahteraan orang banyak. Kesejahteraan disini bisa mencakup komponen ekonomi (penghasilan yang cukup, lapangan kerja dan kemampuan berkonsumsi secara pantas dsb.) dan non ekonomi (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, keamanan dsb.)

Kebijakan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Konsep Pembangunan Sosial di Bidang Pendidikan
Dunia Pendidikan tidak terlepas dari konstruksi Pembangunan sosial. Pendidikan terlaksana melalui komponen-komponen kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendidikan di era modern tentu saja tidak lagi berlangsung secara alami, tetapi lebih terdistribusi dn diserahkan kepada komponen-komponen yang lebih spesialistis yaitu sekolah (Raharjo, 2003). Hukum turut campur dalam menentukan macam-macam sekolah, siapa yang menjadi murid, siapa yang menjadi guru, bagaimana cara ujian,. patokan kelulusan dan lainnya. Di era modern pula lembaga pendidikan merupakan lembaga yang melahirkan manusia-manusia terdidik dan terlatih yang menyanggga kehidupan modern dan harus beroperasi dengan teknologi yang semakin canggih, di bidang-bidang yang makin spesialistis.

Sekolah sebagai salah satu satu lembaga pendidikan yang merupakan suatu alat yang relatif efektif untuk membantu seseorang keluar dari lingkaran kemiskinan, oleh karena itu sering dijuluki sebagai ”social elevator”. Akan tetapi dalam prakateknya lembaga sekolah seringkali lebih menguntungkan golongan kelas menengah atau atas daripada golongan miskin, sehingga sekolah dituduh sebagai lembaga yang melestarikan struktur sosial yang ada (social reproduction). Dengan kata lain sistem sekolah yang ada mengandung unsur ketidak adilan. Dalam konteks tersebut sekolah bukan hanya sebagai lembaga yang mengasilkan manusia-manusia cerdas, akan tetapi merupakan institusi sosialisasi yang ”bermata dua” yaitu mampu mendobrak struktur dan menghasilkan perubahan sosial yang lebih adil dan lebih sejahtera melalui daya pikir kritis dan modern serta keterampilan anak didik yang dihasilkannya tetapi juga dapat menjadi agen untuk melestarikan stuktur sosial yang ada (Wirutomo, 2003).

Fenomena mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) misalnya yang lebih banyak menguntungkan anak-anak yang memiliki materi finansial yang lebih baik. Anak-anak yang kekurangan biaya memiliki keterbatasan dalam mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan RSBI tersebut.

Ide dasar dari diselenggarakannya RSBI tersebut adalah adanya tuntutan perubahan zaman. Bahwa Sumber daya manusia (SDM) yang unggul akan menentukan kelangsungan hidup, perkembangan, dan pemenangan persaingan pada era global. Oleh karena itu Pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem pengelolaan serta menggunakan kewenangannya dalam menyiapkan SDM unggul lewat pembenahan sistem pendidikan nasional. Salah satu jalan untuk menciptakan SDM yang diharapkan dapat unggul dan kompetitif adalah melalui penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2003 yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pasal 50 ayat (3) menyatakan;”Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang Bertaraf Internasional”.

Implikasi dari kebijakan ini adalah terus bertambahnya sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional yang diawali dengan proyek Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI). Berdasarkan data Renstra Kemendiknas 2010-2014 dalam kurun waktu 2004-2008 jumlah RSMI/SBI mencapai 1.043 sekolah. Rincian sekolah itu adalah sebagai berikut; TK/SD/MI mencapai 207 sekolah, SMP/MTs mencapai 277 sekolah, SMA/MA mencapai 259 sekolah, dan SMK mencapai 300 sekolah, sementara pada tahun 2009 ditargetkan 1.153 sekolah menjadi RSBI/SBI.

Akan tetapi kebijakan RSBI tersebut alih-alih menjadi social elevator malahan menjadi social exclusion yang terjadi secara sistemik. Padahal tujuan dari pendidikan adalah sebagai proses pembudayaan dan memanusiakan bukan malahan menjadi tempat di mana ketimpangan dipertontonkan secara jelas melalui aturan-aturan yang cenderung diskriminatif. Keadilan dalam memperoleh kesempatan semakin tertutup. Ketika akses bagi golongan yang tidak mampu ditutup maka secara langsung pemerintah sudah memiskinkan masyarakatnya, Percepatan pembangunan sosial masih tetap saja mengaju pada ranah ekonomi. Pembangunan berbasis pada manusia masih belum diperhatikan. Masyarakat hanya dijadikan objek, bukan sebagai subjek yang secara aktif dan terorganisir dalam melaksanakan pembangunan. Timbulnya masalah sosial seperti seperti anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia, pelacuran, pengemis, pekerja migran, termasuk didalamnya menyangkut masalah kebodohan, keterbelakangan masih saja menjadi permasalahan rumit yang menantikan penyelesaian.

Jika dalam konteks nasional dengan beragamnya kondisi keuangan daerah misalnya dapat saja implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan di tiap daerah tentu saja berbeda. Untuk konteks DKI Jakarta misalnya dengan total dana APBD DKI tahun 2011 sebanyak Rp 31 triliun. Dari APBD tersebut, Dinas Pendidikan DKI mendapat alokasi dana belanja langsung sebesar Rp 7,5 triliun, kemudian ditambah dengan dana program peningkatan sarana dan prasarana sekitar 434 miliar (Tribunnews, 2011). Dengan anggaran yang besar minimal gedung-gedung sekolah yang rusak sudah mampu diperbaiki. Berikut ada beberapa kebijakan Ada beberapa kebijakan sosial dalam bidang pendidikan yang idealnya mampu dilaksanakan oleh Provinsi DKI dalam rangka menanggulangi kemiskinan:
1. Dinas Pendidikan dalam hal ini harus lebih aktif dan progresif dalam menjaring bibit unggul anak-anak yang tidak mampu. Anak-anak tersebut harus dijemput bukan ditunggu. Dinas Pendidikan harus bekerjasama dengan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun organisasi sosial masyarakat untuk menjaring bibit-bibit tersebut.
2. Beasiswa bagi anak yang mampu tidak hanya dilakukan melalui seleksi administratif, tetapi juga benar-benar dilaksanakan secara maksimal. Agar dapat menjaring calon siswa yang sesuai dengan kriteria.
3. Pembiayaan pendidikan berbasis subsidi silang. Artinya, pihak-pihak yang memang mampu (perusahaan, masyarakat, orangtua, dan lainnya) layaklah diminta untuk memberikan kontribusi besar/banyak ke pendidikan (CSR pendidikan), sementara mereka yang tidak mampu harus disubsidi dari uang kontribusi mereka yang mampu. Dinas Pendidikan harus mampu memanfaatkan akses tersebut secara maksimal.
4. Pemaksimalan program-program yang sudah dilaksanakan seperti program pendidikan 9 tahun, Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Program yang sudah ada tersebut harus dapat dimaksimalkan dan diawasi penyelenggaraannya.

Terakhir, baik pemerintah pusat maupun daerah hendaknya dapat benar-benar menerapkan anggaran 20% untuk pendidikan dan bisa direalisasikan dengan nyata serta konsisten. Amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. dan UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Harus diimplementasikan secara maksimal bukan hanya aturan yang tidak memiliki implemtasi yang nyata. Apabila kebijakan tersebut diimplemntasikan dengan baik dan maksimal diharapkan tujuan pendidikan sebagai social elevator akan dapat terlaksana dengan baik.

Referensi
Raharjo, Satjipto. Pengaturan Hukum Kebijakan Pendidikan, dalam Pendidikan Manusia Indonesia, Editor Tonny Widiastono. Jakarta: Penerbit Kompas 2003.

Ujianto Singgih Prayitno. Tantangan dan Agenda Pembangunan Sosial: Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat. dalam Tantangan Pembangunan Sosial di Indonesia, Penyunting: Didiet Widiowati Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI: 2009.

Wirutomo, Paulus. Keadilan Sosial dan Kebijakan Sosial. Bahan Kuliah Kebijakan Sosial Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia.

Wirutomo Paulus, Sekolah, Mampukah Membebaskan Manusia? dalam Pendidikan Manusia Indonesia, Editor Tonny Widiastono. Jakarta: Penerbit Kompas 2003.

Sumber berita:
http://jakarta.tribunnews.com/2011/10/27/anngota-komisi-e-dprd-dki-koreksi-dana-apbd-dki

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s