Politik dan Kebangsaan

Kesan Pemilu Legislatif 2014

20140203_124237(Poster Karya Nauli Kirana, Keisha, Tamara Adjani Siswa SMAI Al Izhar)

Pemilu Legislatif telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 kemarin, banyak cerita yang bisa diambil dari Pemilu Legislatif lalu. Secara umum Pemilu Legislatif ini berjalan dengan lancar dan aman. Tidak ada kejadian yang sangat ektrim pada Pemilu Legislatif kemarin. Pada tulisan ini saya hanya ingin merefleksikan pengalaman saya pribadi tentang proses pencoblosan yang saya lakukan kemarin dan kisah-kisah yang saya lihat dan dengar dari masyarakat di sekitar saya.

Pemilihan Umum adalah salah satu bentuk partisipasi politik. Herbert Mc Closky mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari waga masyarakat dengan cara ambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dari definisi tersebut pemilihan anggota legislatif yang meliputi pemilihan anggota DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD merupakan salah satu bagian dari proses pemilihan wakil rakyat yang nantinya akan menjadi salah satu penentu kebijakan publik. Maka kita pasti semua menyetujui melalui pemilihan yang bersih, adil, transparan, dan jujurlah para wakil rakyat yang terpilih benar-benar menjadi sosok yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

Saya terdaftar di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII yang meliputi daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Saya datang ke TPS sekitar jam 10.30 WIB. Sebelum datang ke TPS saya sudah memprediksi bahwa TPS tempat saya mencoblos sepi dan ternyata itu benar. Ketika datang tanpa mengantri saya langsung mencoblos. Setelah mencoblos saya duduk-duduk di sekitar TPS yang kebetulan berdekatan dengan rumah salah satu keluarga. Beberapa warga pun tidak langsung pulang dan mengobrol di sekitar TPS. Dari Ketua KPPS saya mendapatkan informasi pada jam tersebut belum terlalu banyak warga yang datang dan memilih, dan memang biasanya untuk pemilihan umum anggota legislatif tidak terlalu banyak warga yang datang. Tapi yang saya lihat di TPS tempat saya memilih panitia sangat kooperatif, warga yang tidak mendapat panggilan untuk memilih tinggal datang dan memperlihatkan KTP atau Kartu Keluarga dan dapat memilih.

Selama diam di tempat keluarga saya ada beberapa obrolan yang menarik. Ada ibu yang bilang bahwa ketika masuk ia tak tahu harus memilih yang mana sehingga dia pilih partai saja dan untuk Calon anggota DPD ia pilih yang ia kenal. Kebetulan di Dapil Jawa Barat VII ada sosok yang dikenal seperti Aceng Fikri (mantan Bupati Garut) dan Oni (pelawak SOS, satu grup dengan Sule di Akademi Pelawak TPI). Ada ibu yang nyeletuk, “yah saya mah pilih yang sudah kasih uang saja, ambil aja uangnya toh nanti kalau terpilih ga pernah kasih apa-apa”. Ibu yang lain menimpali, “wah saya mah ga kebagian, jadi pas masuk saya pilih yang saya tahu aja”. Dan obrolan-obrolan lainnya.

Dari obrolan-obrolan tersebut juga saya mendengar dan menyaksikan bagaimana beberapa Calon anggota legislatif yang sudah “menyebar uang” ke calon pemilih agar memilihnya. Mulai dari 20rb, 30rb, 50rb sampai 100rb. Jika mendengar dari obrolan-obrolan tersebut sepertinya hal tersebut dianggap yang biasa saja oleh sebagian warga. Tentu tidak semua warga memilih asal dan memilih karena dibayar, masih banyak warga yang memilih karena benar-benar sadar bahwa hak konstitusionalnya ini berpengaruh pada banyak aspek, karena memilih calon yang benar tentu akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh para wakil rakyat tersebut di masa yang akan datang.

Minimnya Pendidikan Politik

Partai politik idealnya merupakan wahana di mana warga masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang baik. Di partai politiklah orientasi nilai, tujuan, gagasan, cita-cita masyarakat berusaha diwujudkan. Memang bukan melalui partai politik saja pendidikan politik diberikan tapi dalam konteks negara demokratis partai tentu harus jadi pemegang peranan yang signifikan dalam mendidik kader-kadernya. Sayangnya di Indonesia proses pendidikan politik belum memadai. Partai cenderung mencari basis massa yang banyak dan hanya berhubungan dengan konstituen menjelang Pemilu dan kemudian ditinggalkan setelah pemilu berlangsung. Beberapa partai saya lihat sudah memberikan latihan kader secara berjenjang tetapi banyak partai yang secara mudah merekrut anggotanya terutama yang diproyeksikan sebagai anggota legislatif bukan berasal dari kaderisasi berjenjang sehingga militansinya kurang terlihat.

Kalau merujuk pada partai-partai pada pemilu 1955 kita bisa melihat pembeda antara partai nasionalis, agama, komunis dan partai lainnya. Ideologi menjadi pembeda yang mendasar. Saat ini sulit membedakan mana partai agama ataupun partai sekuler. Fungsi partai secara singkat seperti diungkap oleh Haque; pertama, (yang paling penting) sebagai sarana atau mata-rantai antara penguasa dan rakyat. Partai berfungsi sebagai saluran ekspresi antara yang menguasai dan yang dikuasai. Kedua, partai sebagai agen penting untuk agregasi kepentingan (interest agregation). Ketiga, di dalam pemerintahan, pemimpin partai merupakan pusat kebutuhan dalam rangka mengimplementasikan tujuan-tujuan kolektif dari masyarakat. Keempat, berfungsi sebagai agen rekrutmen elite dan sosialisasi, dan kelima, partai politik acapkali dipandang sebagai objek pelengkap dari kekuatan emosional yang kuat atau antagonisme, yang mempunyai pengaruh atas opini dan perilaku dari pendukung (pemilih) mereka (Haque, 2004; 235-236).Berdasarkan fungsi tersebut banyak mekanisme yang akhirnya tidak berjalan sehingga kegiatan transaksional yang melibatkan uang yang tidak sedikit terus terjadi. Akhirnya “wani piro” menjadi sesuatu yang lazim dalam proses demokrasi di Indonesia. Akhirnya bukan program yang dilihat oleh sebagian kalangan masyarakat tetapi berapa uang yang akan mereka terima sebelum memilih. Walaupun sebagian besar masyarakat kita sudah cerdas, “ambil uangnya, jangan coblos orangnya”. Dan akhirnya banyak caleg yang sudah mengeluarkan uang banyak tak dapat hasil yang memuaskan karena tidak mampu mengontrol calon pemilihnya dengan uang yang mereka miliki.

Calon Anggota legislatif yang tidak mendapatkan pendidikan politik yang baik akhirnya tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi warga masyarakat. Alih-alih memberikan pendidikan politik dengan memberikan teladan dan menawarkan program rasional bagi kemajuan masyarakat, sebagaian caleg lebih memilih membeli suara dengan memberikan sekian rupiah untuk memenangkan pemilu.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik

Beberapa hari sebelum Pemilu para siswa yang sudah memiliki hak untuk memilih dalam sesi pelajaran PKn selalu bertanya, “pak, saya pilih partai yang mana ya saya bingung”. Maka untuk menjawab kebingungan mereka setelah sesi pelajaran saya memanfaatkan waktu untuk memberikan gambaran singkat mengenai pemilu legislatif yang berlangsung kemarin. Mulai dari memberikan simulasi partai mana saja yang ikut, bagaimana cara pemilihannya, sampai merekomendasikan website-website yang bisa dibuka untuk mencari referensi partai dan anggota legislatif yang akan mereka pilih. Saya merasa senang menjadi bagian proses tumbuh kembang mereka menjadi warga negara yang baik. Mencoba jadi mentor yang baik agar mereka dapat memilih anggota legislatif yang benar. Keuntungan di era digital saat ini, saya dapat langsung berselancar di dunia internet dan mengunjungi website-website yang memberikan informasi mengenai pemilu. Ada beberapa website yang sering saya kunjungi mulai dari kpu.go.id yang merupakan website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU); bersih2014.net yang dirancang oleh ICW, PSHK, WALHI,Kontras, KPA; orangbaik.org yang memberikan penilaian kepada caleg berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat universitas, pengalaman pekerjaan, pengalaman organisasi, umur, dan wawasan atas lingkungan; dan ada juga wikikandidat.com. Website-website tersebut saya jadikan referensi bagi para siswa agar mereka mendapat informasi yang kaya mengenai caleg yang akan mereka pilih. Pilihan saya serahkan kepada para siswa karena mereka memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri.

Guru apapun sesungguhnya punya peranan penting bagi pemberian informasi bagi para pemilih pemula ini. Guru PKn punya peran signifikan karena materi PKn banyak terkait dengan sosial politik, ideologi, hukum maupun wawasan kebangsaan. Dalam hal ini kontribusi guru PKn saya rasa cukup signifikan untuk memberi pendidikan politik yang baik. Minimal para siswa memiliki kesadaran utuh dalam memilih caleg yang akan mewakili mereka di badan legislatif. Mereka berusaha membaca dan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai sosok yang akan mereka pilih. Saya berharap mereka adalah pemilih pemula yang bertanggung jawab dengan berusaha seobjektif mungkin mencari rekam jejak, visi dan program calon yang akan dipilih. Memilih dengan bertanggung jawab penting di era yang serba transaksional ini. Informasi singkat dari guru atau orang dewasa penting agar dalam pengalaman pertama memilih mereka dapat secara percaya diri bahwa pilihannya betul-betul sebagai aspirasi mereka. Sekolah seharusnya tidak alergi dengan politik, sekolah mampu jadi lembaga yang signifikan memberikan pendidikan politik yang baik yang mampu membuat para siswa yang merupakan para pemilih pemula sebagai pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Jika melihat data yang dirilis KPU, jumlah total pemilih yang telah terdaftar untuk pemilu tahun 2014 adalah sejumlah 186.612.255 orang penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut 20-30%nya adalah Pemilih Pemula. Kelompok muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu disebut dengan Pemilih Pemula. Pemilih Pemula ini terdiri dari mahasiswa dan siswa SMA yang akan menggunakan hak pilihnya pertama kali di tahun 2014 nanti. Jika merujuk pada data tersebut jika pemilih pemula dalam hal ini memiliki kontribusi yang tidak sedikit. Oleh karena itu peran guru dan sekolah dalam mensosialisasikan proses pemilihan yang baik sangatlah penting.

Hasil resmi penghitungan suaran dari KPU belum dirilis. Walaupun beberapa lembaga survei sudah memprediksi perolehan suara yang biasanya tidak jauh dari penghitungan manual KPU. Yang paling penting adalah proses demokrasi dapat berlangsung dengan baik dan para calon anggota legislatif dapat benar-benar menjadi wakil rakyat, bukan wakil para pemilik modal sehingga anggota legislatif dapat bekerja karena kuasa rakyat bukan kuasa pemilik modal.

Pondok Labu, 10 April 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s