Wacana Demokrasi dan Liberalisasi Pendidikan

Resensi di Koran Jakarta_Wacana Kekuasaan dan Demokeasi Liberal 

Judul Buku                  : Sekolah Publik vs Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan,
Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan
Penulis                         : Nanang Martono
Penerbit                       : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Terbit                           : 2017
Tebal                           : xx + 244 hlm, 14,5 x 21 cm
ISBN                           : 978-602-433-443-7

Buku ini merupakan disertasi penulis di Universite de Lyon Perancis. Profesor H.A.R. Tilaar dalam pengantarnya menyatakan ini karya penting dalam khasanah Sosiologi Pendidikan yang membongkar wajah persekolahan di Indonesia. Persaingan antara sekolah publik dan swasta digambarkan secara

Pada dua bab awal, dipaparkan beragam kajian literatur terkait dengan standarisasi dalam perspektif global dan definisi kualitas sekolah dalam perspektif sosiologi. Linston (1999) menjelaskan bahwa secara historis kualitas merupakan konsep manajemen dan bisnis yang digunakan untuk mengontrol produk. Konsep tersebut kemudian berkembang menjadi penjaminan mutu, peningkatan kualitas, kontrol kualitas (hlm. 14). Scheerens (2011) mengungkap, secara sosiologis evaluasi kualitas pendidikan dilihat dari keberhasilan lembaga pendidikan memenuhi fungsi

Menggunakan teori Foucault, Martono kemudian menelusuri mekanisme beroperasi kekuasaan dalam standarisasi maupun akreditasi. Foucault (1961) memaknai kekuasaan sebagai sesuatu yang bersifat divergen, berada di mana saja, dalam bentuk yang nyata atau tersembunyi. Kekuasaan menciptakan wacana yang dapat memengaruhi praktik sosial (hlm. 21).

Pendidikan yang telah menjadi wacana global menjadikannya di bawah kendali neoliberalisme global (Bordieu, 2003). Praktik neoliberalisme menurut Hill (2001) kemudian menyebabkan gejala pengurangan peran negara, peningkatan kesenjangan sosial, pengurangan kualitas dan standarisasi untuk kelas menengah ke bawah.

Akibat lainya seperti dinyatakan Hamman (2009) adalah adanya pembedaan antara layanan publik dan swasta. Adanya komersialisasi pendidikan kemudian memberi peluangan terjadinya persaingan terbuka yang membuat lembaga pendidikan pun harus mengikuti logika pasar. Dan muaranya, sekolah terjebak sebagi komoditas (hlm, 27).

Stratifikasi sekolah pun terjadi berdasar kategori kelas sosial siswa dan kemampuan akademik siswa. Siswa kelas atas yang cerdas memiliki peluang paling besar untuk diterima di sekolah negeri favorit dan sekolah swasta favorit. Siswa kelas bawah meskipun cerdas memiliki peluang yang lebih kecil untuk memasuki sekolah negeri favorit.  Bedi & Garg (2000) menyatakan bahwa siswa memposisikan sekolah negeri sebagai prioritas (hlm. 91). Sekolah berkualitas dalam pandangan orangtua dan siswa adalah sekolah yang memiliki fasilitas belajar lengkap dan guru yang berkualitas (hlm. 100).

Pengukuran kualitas pendidikan dalam pandangan Schreesens (2011) dan Litten & Hall (1999) harus memperhitungkan persepsi atau pendapat pemerintah, kepala sekolah, guru, siswa, orangtua, staf administrasi, dan masyarakat. Pandangan tiap aktor tersebut dalam memaknai kualitas pendidikan tentu berbeda-beda.

Martono kemudian mengulas perbandingan di Perancis, Amerika Serikat dan Jepang. Sekolah negeri di Perancis misalnya masih menjadi pilihan utama dibanding dengan sekolah swasta (Fowler, 1992). Namun demikian, pemerintah Perancis memberikan subsidi bagi semua golongan masyarakat untuk mengakses sekolah swasta (hlm. 149).

Amerika Serikat memiliki kebijakan Charter School yang merupakan pemberian otonomi bagi beberapa sekolah. Sekolah mendapatkan keleluasaan dan kebebasan untuk mengembangkan diri dalam pengembangan program dan staf. Renzulli & Roscigno (2008) menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memberikan pilihan, otonomi yang lebih luas, dan meningkatkan akuntabilitas (hlm. 152).

Di Jepang, seperti yang diriset oleh Yoshida (2009) kebijakan pilihan sekolah bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah harus menyeleksi siswa. Di Jepang siswa kelas atas lebih berminat untuk memilih sekolah swasta yang membutuhkan nilai masuk yang tinggi. Sebaliknya siswa kelas bawah lebih memilih memasuki sekolah negeri dengan nilai sesuai kemampuan mereka (hlm 157).

Buku ini juga mengusulkan agar pemerintah memiliki peta lokasi sekolah di Indonesia agar adanya distribusi sekolah secara merata di seluruh penjuru Indonesia. Pemetaan sekolah menjadi penting. Siswa miskin harus mendapatkan kesempatan mengakses sekolah yang berkualitas. Dan juga ijin pendirian sekolah swasta harus diatur secara ketat (hlm. 214). Pada bagian penutup ia menjelaskan bahwa ketidaksetaraan dalam pendidikan memiliki dampak pada kesenjangan sosial.

Dimuat di Koran Jakarta, 18 Maret 2017

Diresensi oleh Anggi Afriansyah, Peneliti bidang Pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s