Hapus Diskriminasi di Sekolah

Selasa, 14 March 2017 08:52 WIB Penulis: Richaldo Y Hariandja

MI/Susanto

SIKAP diskriminatif dalam menyikapi keberagaman masih mewarnai dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah negeri. Kebanyakan sekolah tersebut cenderung menguatkan keberagamaan ketimbang keberagaman.

Hal itu dapat dilihat pada simbol-simbol yang muncul. Mayoritas sekolah negeri lebih sering menerapkan kebijakan pemakaian atribut pakaian dari agama mayoritas di lingkungan mereka.

“Kalau itu sekolah swasta, wajar saja. Akan tetapi, untuk sekolah negeri yang dibiayai negara, harusnya tidak seperti ini,” ucap peneliti pendidikan dari Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Anggi Afriansyah, dalam diskusi publik bertajuk Relasi Indeks Prestasi Pendidikan dan Dugaan Praktik Korupsi, di Jakarta, kemarin (Senin, 13/3).

Masalah terkait dengan kebinekaan, lanjut dia, sudah disadari pemerintah dan dituangkan dalam Nawa Cita. Sekolah negeri seharusnya dapat mengakomodasi tujuan negara dan pemerintah pusat dalam mengembangkan toleransi di seluruh lapisan masyarakat.

“Sikap diskriminatif di sekolah negeri itu jelas merupakan kesalahan. Kalau (kejadiannya) di sekolah swasta pasti masih terkait dengan kebijakan internal. Nah, sekolah negeri ini yang seharusnya dapat menghilangkan dinding antara mayoritas dan minoritas,” terang dia.

Seharusnya, lanjut Anggi, sekolah-sekolah negeri mengembangkan sikap yang mendukung keberagaman. Para siswa harus diajari untuk melihat keberagaman di lingkungan mereka dan bekerja sama untuk menganalisis serta menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan keberagaman yang muncul di sekitar mereka.

“Ruang pertemuan dan aktivitas antara satu agama dan agama lain juga harus diperbanyak. Harus diajarkan kerja sama, bukan bersaing,” imbuh dia.

Alokasi anggaran
Pada kesempatan itu, Anggi juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang belum terfokus. Padahal, tiap tahunnya anggaran pendidikan selalu besar, mencapai 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menganalisis anggaran pendidikan di 70 kabupaten/kota juga menunjukkan anggaran pendidikan masih bermasalah. Kajian itu menunjukkan penggunaan anggaran pendidikan didominasi oleh belanja tidak langsung seperti penggajian pegawai.

“Jumlahnya dapat mencapai lebih dari 50%. Padahal, idealnya, proporsi untuk belanja tidak langsung 30% saja,” imbuh peneliti Fitra Gulfino Guevarrato pada kesempatan sama.

Seharusnya, porsi yang lebih besar dialokasikan untuk belanja langsung yang mengindikasikan produktivitas. “Semestinya, 65% dana pendidikan yang dialokasikan ke daerah berfokus pada belanja langsung karena pendidikan ini ujung tombaknya di daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Pemantau Akuntabilitas Pendidikan Abi Rekso meminta pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran pendidikan. “Tahun lalu, terjadi penyelewengan dana insentif guru daerah sebesar Rp23,3 triliun.”

Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah melakukan klarifikasi terhadap temuan tersebut. “Tahun ini saja (Menteri Keuangan) Sri Mulyani menghapus alokasi dana tersebut. Dana tersebut besar tetapi tidak jelas penggunaannya di tahun lalu. Perlu ditindaklanjuti,” ucap dia.(H-3)

 

– See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/96337/hapus-diskriminasi-di-sekolah/2017-03-14#sthash.PKdL8bKF.dpuf

Published by anggiafriansyah

Terlahir dengan nama Anggi Afriansyah, biasa dipanggil Anggi. Sekolah Dasar di SDN Anggrek Cibitung lulus pada tahun 1999; SMP di SMP Negeri 1 Tambun, Bekasi lulus pada tahun 2002; nyantri di Ponpes Cipasung Tasikmalaya sambil Sekolah di MAN Cipasung lulus pada tahun 2005; S1 di Jurusan Ilmu Sosial Politik Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Universitas Negeri Jakarta lulus tahun 2009, setelah itu melanjutkan S2 di Departemen Sosiologi Universitas Indonesia lulus pada tahun 2014. Sedikit punya pengalaman organisasi sebagi Bendahara Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Ranting MAN Cipasung, Tasikmalaya (Periode 2003-2004); Kepala Biro Rohani HMJ Ilmu Sosial Politik (Periode 2006-2007); Bergabung di HIMNAS PKn namun tidak terlalu aktif, Kemudian aktif di Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (PKPIS) FIS UNJ (2008-2011). Setelah lulus sambil kuliah S2 mendapat kesempatan menjadi Asisten Dosen di Prodi IPS FIS UNJ mengampu Mata Kuliah Dasar-dasar Ilmu Politik (2010-2011), dan menjadi Pengajar di Akademi Kebidanan Prima Indonesia, Mengampu Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar (2011). Pernah menjadi Tentor di Salemba Grup untuk Persiapan SIMAK UI, Mengajar Sosiologi (2012). Pada tahun 2012 mendapat kesempatan yang luar biasa, menjadi Guru PKn selama dua tahun di SMAI Al Izhar Pondok Labu (2012-2014). Tahun 2014 mengajar Mata Kuliah Umum (MKU) Pendidikan Pancasila dan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Jakarta, Psikologi Sosial di STKIP Kusuma Negara, dan HAM di Universitas Terbuka. Sesekali terlibat kegiatan penelitian di Kemendikbud mulai tahun 2009. Pada tahun 2014 selama beberapa bulan aktif membantu di Unit Implementasi Kurikulum Kemdikbud. Awal tahun 2015 diterima di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI sebagai peneliti bidang Sosiologi Pendidikan dan terlibat penelitian di bidang Ketenagakerjaan. Sampai saat ini masih berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ingin jadi peneliti, penulis, dan pengajar sukses (aamiin). Di Blog ini menulis apapun secara random yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca. Selamat membaca, Salam Anggi Afriansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: