Hapus Diskriminasi di Sekolah

Selasa, 14 March 2017 08:52 WIB Penulis: Richaldo Y Hariandja

MI/Susanto

SIKAP diskriminatif dalam menyikapi keberagaman masih mewarnai dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah negeri. Kebanyakan sekolah tersebut cenderung menguatkan keberagamaan ketimbang keberagaman.

Hal itu dapat dilihat pada simbol-simbol yang muncul. Mayoritas sekolah negeri lebih sering menerapkan kebijakan pemakaian atribut pakaian dari agama mayoritas di lingkungan mereka.

“Kalau itu sekolah swasta, wajar saja. Akan tetapi, untuk sekolah negeri yang dibiayai negara, harusnya tidak seperti ini,” ucap peneliti pendidikan dari Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Anggi Afriansyah, dalam diskusi publik bertajuk Relasi Indeks Prestasi Pendidikan dan Dugaan Praktik Korupsi, di Jakarta, kemarin (Senin, 13/3).

Masalah terkait dengan kebinekaan, lanjut dia, sudah disadari pemerintah dan dituangkan dalam Nawa Cita. Sekolah negeri seharusnya dapat mengakomodasi tujuan negara dan pemerintah pusat dalam mengembangkan toleransi di seluruh lapisan masyarakat.

“Sikap diskriminatif di sekolah negeri itu jelas merupakan kesalahan. Kalau (kejadiannya) di sekolah swasta pasti masih terkait dengan kebijakan internal. Nah, sekolah negeri ini yang seharusnya dapat menghilangkan dinding antara mayoritas dan minoritas,” terang dia.

Seharusnya, lanjut Anggi, sekolah-sekolah negeri mengembangkan sikap yang mendukung keberagaman. Para siswa harus diajari untuk melihat keberagaman di lingkungan mereka dan bekerja sama untuk menganalisis serta menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan keberagaman yang muncul di sekitar mereka.

“Ruang pertemuan dan aktivitas antara satu agama dan agama lain juga harus diperbanyak. Harus diajarkan kerja sama, bukan bersaing,” imbuh dia.

Alokasi anggaran
Pada kesempatan itu, Anggi juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang belum terfokus. Padahal, tiap tahunnya anggaran pendidikan selalu besar, mencapai 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menganalisis anggaran pendidikan di 70 kabupaten/kota juga menunjukkan anggaran pendidikan masih bermasalah. Kajian itu menunjukkan penggunaan anggaran pendidikan didominasi oleh belanja tidak langsung seperti penggajian pegawai.

“Jumlahnya dapat mencapai lebih dari 50%. Padahal, idealnya, proporsi untuk belanja tidak langsung 30% saja,” imbuh peneliti Fitra Gulfino Guevarrato pada kesempatan sama.

Seharusnya, porsi yang lebih besar dialokasikan untuk belanja langsung yang mengindikasikan produktivitas. “Semestinya, 65% dana pendidikan yang dialokasikan ke daerah berfokus pada belanja langsung karena pendidikan ini ujung tombaknya di daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Pemantau Akuntabilitas Pendidikan Abi Rekso meminta pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran pendidikan. “Tahun lalu, terjadi penyelewengan dana insentif guru daerah sebesar Rp23,3 triliun.”

Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah melakukan klarifikasi terhadap temuan tersebut. “Tahun ini saja (Menteri Keuangan) Sri Mulyani menghapus alokasi dana tersebut. Dana tersebut besar tetapi tidak jelas penggunaannya di tahun lalu. Perlu ditindaklanjuti,” ucap dia.(H-3)

 

– See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/96337/hapus-diskriminasi-di-sekolah/2017-03-14#sthash.PKdL8bKF.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s