PPDB Zonasi dan Kompleksitas Pendidikan Kita

PENERIMAAN peserta didik baru (PPDB) sudah dimulai. Seolah-olah menjadi ritual tahunan, sistem zonasi dalam PPDB tahun ini pun tetap menimbulkan pro-kontra. Meskipun sudah dilaksanakan beberapa tahun ini, masih banyak pihak yang mempertanyakan apakah PPDB dengan zonasi ini akan menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi merata? Menurut saya, aturan PPDB tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, baik secara substansi maupun secara teknis.

Dari segi diundangkan misalnya. PPDB 2019 merujuk Permendikbud No 51/2018 yang diundangkan pada 31 Desember 2018. Artinya, ada waktu lebih kurang enam bulan bagi daerah untuk menyusun juknis juga menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Pemerintah daerah pun lebih leluasa menyesuaikan juknis itu dengan kondisi lokal, seperti mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah, kondisi geografis daerahnya, sosial budaya, maupun peta persebaran sekolah dan jumlah usia anak bersekolah. Ini lebih baik jika dibandingkan dengan PPDB 2018 yang merujuk Permendikbud No 14/2018 yang diundangkan pada 7 Mei. Persiapan tahun lalu tentu lebih mepet.

Tafsiran pemerintah daerah terhadap Permendikbud 51/2018 sangat penting agar hak anak bersekolah tetap terpenuhi. Itu karena tiap daerah tentu memiliki kekhasan dan persoalan pendidikan yang berbeda-beda sehingga perlu memperhatikan lokalitas yang ada. Dialog pusat dengan daerah dalam penyesuaian ini menjadi sangat penting. Tujuannya tentu agar hak-hak anak mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi.
Selain itu, mekanisme PPDB, utamanya daerah yang sudah menggunakan mekanisme online, dapat memangkas kecurangan. Ruang untuk titip semakin terbatasi dengan mudahnya masyarakat memantau informasi yang disajikan secara online. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dioperasionalkan dalam proses penerimaan peserta didik.

Namun memang, mekanisme sosialisasi aturan PPDB harus lebih gencar, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah agar PPDB tidak jadi problem tahunan hanya karena minimnya informasi yang diperoleh masyarakat.

Berbenah

Meskipun demikian, banyak hal yang perlu menjadi perhatian. Banyak aspek yang harus dibenahi. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga kerja kita bersama. Persoalan PPDB yang terjadi hingga saat ini menunjukkan betapa kompleksnya persoalan pendidikan di RI. Persoalan ini menunjukkan wajah pendidikan RI yang sesungguhnya.

Yang paling tampak ialah disparitas pendidikan di Indonesia masih terbuka. Beda kualitas pendidikan di perdesaan dan di perkotaan masih gamblang terlihat. Sekolah-sekolah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas mengelompok di wilayah perkotaan. Masalah ini merupakan warisan persoalan masa lalu.

Sekolah-sekolah, terutama di tingkat SMP dan SMA/SMK memang dibangun secara mengelompok di wilayah perkotaan. Sekolah terbaik, unggulan, favorit, apa pun labelnya itu memang disematkan pada sekolah tertentu. Ada masa ketika sistem pendidikan di negeri ini menganut kecenderungan mengotak-kotakan siswa berdasar prestasi yang cenderung hanya berbasis kapasitas akademik semata.

Anak-anak terbaik secara akademik akan pergi dari daerahnya bermigrasi ke kota besar untuk bersekolah. Mekanisme penyeleksian berdasarkan nilai membuat sekolah menjadi tersegmen. Sejarah panjang itu membentuk sekolah unggulan kemudian difavoritkan. Mereka masuk ke perguruan tinggi favorit. Sistem macam ini membuat saringan masuk ke sekolah menjadi sangat sulit.

Namun memang, imaji sekolah favorit begitu kuat dalam benak kita bersama. Tak hanya orangtua, tetapi juga stakeholder pendidikan. Kehadiran PPDB berbasis zonasi berusaha memangkas imaji ini. Tentu ini sangat sulit karena di benak orangtua, sekolah favorit ialah pintu masuk menuju kesuksesan hidup. Masuk sekolah favorit berarti punya kesempatan besar masuk perguruan tinggi negeri favorit dan ujungnya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik.

Imaji itu dikukuhkan dengan lebih banyaknya siswa yang diterima di perguruan tinggi undangan yang berasal dari sekolah-sekolan negeri favorit.

Paradigma yang dikuatkan kondisi faktual ini begitu mengakar dalam benak orangtua, peserta didik, maupun stakeholder pendidikan. Meski UN bukan penentu kelulusan misalnya, tetap saja daerah berlomba-lomba meningkatkan nilai UN, yang sesungguhnya bukan tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan untuk memanusiakan, membuat anak berkarakter, memiliki mentalitas yang tangguh dalam segala situasi seperti terabaikan.

Padahal, di era yang serbadigital ini, kondisi-kondisi tersebut terasa menjadi paradoks. Kita bicara revolusi industri 4.0 tetap masih sibuk mencari sekolah favorit. Padahal di banyak tempat, banyak perusahaan besar di dunia yang sudah tidak memperhatikan ijazah, tetapi hard skill dan soft skill serta kreativitas apa yang ditawarkan.

Akan tetapi, di Indonesia asal sekolah menjadi sangat penting.  Sekolah dianggap menentukan keberhasilan seseorang. Ini perlu perubahan paradigma juga. Perlu dikukuhkan bahwa sekolah merupakan salah satu jalan untuk sukses, bukan satu-satunya jalan.

Pentingnya data
Hal yang juga perlu ditingkatkan, soal pentingnya data pemetaan sekolah, serta jumlah penduduk usia sekolah di tiap daerah. Ini menjadi bagian penting untuk mengetahui berapa sesungguhnya kebutuhan sekolah, di mana saja sebaran anak usia sekolah, dan bagaimana strategi pemerintah daerah agar anak-anak terpenuhi haknya.

Saya yakin data-data ini sudah dimiliki pemerintah daerah. Konektivitas antar-SKPD menjadi sangat penting untuk memotret kondisi tiap daerah dan menemukan strategi zonasi yang sesuai konteks daerah.

Pemetaan itu sangat penting karena banyak daerah belum memiliki sekolah yang lengkap di setiap jenjangnya. Misalnya, bagaimana anak-anak yang posisi rumahnya ada di perbatasan kabupaten/kota atau provinsi.

Bagaimana jika mereka lebih dekat ke kabupaten/kota atau provinsi tetangganya? Mekanisme kerja sama antardaerah menjadi sangat penting.

Ini harus jadi perhatian, jangan sampai hak mendapatkan pendidikan tidak didapat calon peserta didik di wilayah-wilayah yang jumlah sekolahnya terbatas atau bahkan belum ada sekolahnya. Pemda harus jeli melihat realitas faktual yang ada di daerahnya. Kejelian pemerintah daerah memperhatikan persoalan pendidikan menjadi sangat penting agar strategi penerimaan peserta didik berbasis zonasi menjadi optimal.

Yang sangat mendasar ialah upaya pemerataan kualitas pendidikan melalui penerimaan PPDB berdasar zonasi harus diimbangi peningkatan kualitas guru dan daya dukung infrastruktur pendidikan lainnya. Jangan hanya memaksa anak didik bersekolah lebih dekat, tetapi penuhi juga fasilitas sekolahnya, daya dukung pendidikan, kualitas guru, dan kualitas pembelajarannya. Dalam jangka panjang, semua sekolah ialah unggul dan favorit. Tentu bukan proses mudah dan sebentar.

Kajian komprehensif perlu dilakukan. Setelah ada sistem zonasi, apakah motivasi anak belajar meningkat, prestasi baik akademik ataupun lainnya meningkat. Apakah diiringi pemerataan guru, fasilitas pendukung pendidikan. Apakah standar nasional pendidikan turut dipenuhi agar sekolah memiliki fasilitas untuk mendukung kegiatan pendidikan secara merata? Ini menjadi penting agar kita tidak mengulang kesalahan terus-menerus.

Saya mendukung sistem zonasi ini dengan catatan-catatan itu. Ke depan, anak-anak tidak perlu jauh bersekolah, tetapi juga tidak dibatasi untuk masuk sekolah yang diinginkan karena semua sekolah sudah unggul dan anak-anak unggul bukan hanya karena nilai mereka. Ini tentu semata sebagai wujud menggenapi janji pencerdasan yang ada di pembukaan UUD.

Dimuat di Media Indonesia, 21 Juni 2019: https://mediaindonesia.com/read/detail/242387-ppdb-zonasi-dan-kompleksitas-pendidikan-kita

Mengoptimalkan Perjumpaan Kultural

Beberapa tahun belakangan ini, membenci seolah semakin mudah dilakukan. Salah satu aspek yang begitu mengerikan adalah ketika bangunan kebencian ini dipijakkan oleh justifikasi keagamaan yang sempit. Agama yang seharusnya membawa damai tercemar karena laku umat yang kasar menggunakannya semata untuk kepentingan elektoral.

Hari-hari ini kita melihat betapa agama tidak menjadi panduan moral yang menuntun mereka yang berkontestasi di arena politik, tetapi sangat mudah diperalat demi kepentingan politik elektoral semata. Almarhum Gus Dur sudah mengingatkan bahwa agama merupakan pedoman moral, bukan justifikasi kelompok agama tertentu untuk memimpin dan mengatur mereka yang berbeda secara paksa dengan dalih tafsir keagamaan yang eksklusif. Inilah kritik dari Gus Dur dalam relasi agama dengan negara dalam beberapa tulisannya.

Almarhum Rendra dalam sajaknya yang berjudul Maskumambangmengkritik agama yang terlalu jauh dibawa ke ruang politik. “Apabila agama menjadi lencana politik, maka erosi agama pasti terjadi! Karena politik tak punya kepala, tidak punya hati, politik hanya mengenal kalah dan menang, kawan dan lawan, peradaban yang dangkal. Meskipun hidup berbangsa perlu politik, tetapi politik tidak boleh menjamah ruang iman dan akal di dalam daulat manusia!” (WS Rendra dalam Doa untuk Anak Cucu, 2014). Kritik Rendra masih relevan dalam membaca situasi politik yang gaduh hari-hari ini.

Tujuan politik sebagai alat perjuangan menciptakan masyarakat adil dan sejahtera kemudian menjadi sangat utopis, karena nyatanya praktik politik yang dilihat dan dirasakan begitu memecah belah persatuan bangsa. Ada saja argumen yang digunakan untuk menyerang pihak yang berbeda. Dialog-dialog konstruktif semakin sulit terbangun karena masing-masing pihak merasa paling benar.

Kontestasi politik lima tahun seperti perang yang melibatkan hidup mati. Sampai memposisikan teman dan bahkan saudara sebagai lawan yang perlu diberangus hanya karena berbeda pilihan. Siapapun akan diserang habis-habisan jika berbeda dengan cara pandangnya. Kebencian dengan mudah ditembakkan ke segala penjuru mata angin.
Hari-hari ini, kita perlu mengingat terus pesan Bung Karno. Ia menyebut Indonesia didirikan untuk semua bukan untuk golongan tertentu saja. Bukan untuk satu agama atau suku tertentu. Maka, tak bisalah jika hanya karena berbeda pilihan politik kita harus tercerai berai. Gotong royong yang menurut Bung Karno adalah intisari dari perasan semua sila Pancasila hanya bisa dilakukan ketika ada kesepakatan bersama untuk bahu membahu dalam membangun bangsa ini.

Sebab itu, Indonesia kini dan masa depan tak bisa dibangun oleh pertengkaran saling menjatuhkan. Tak bisa dikokohkan oleh semburan caci maki juga sumpah serapah yang penuh hasutan dan kutukan. Negeri ini tak memerlukan getir amarah penuh kebencian hanya karena perbedaan agama, suku, kelas sosial, apalagi hanya karena pilihan politik.

Piranti Kultural

Beruntung setelah kontestasi berlangsung, kita kemudian memasuki bulan Ramadhan dan disusul oleh Hari Raya Idulfitri. Ramadhan dan Idulfitri menyediakan ruang yang besar bagi pertemuan-pertemuan antarberagam masyarakat. Dua momen besar ini merupakan piranti perjumpaan kultural yang perlu dioptimalkan.

Perjumpaan-perjumpaan menjadi lebih intensif dilakukan di momen Ramadhan dipungkas dengan saling bermaafan di Hari Raya Idulfitri. Buka puasa bersama, tarawih bersama, ataupun salat berjamaah adalah momen pertemuan antar beragam kalangan menjadi bagian penting rekonsiliasi antar beragam kalangan yang sebelumnya sempat berbeda pendapat soal pilihan politik.

Jika sebelumnya sungkan untuk saling bertemu, maka Ramadan lalu maupun Idulfitri adalah momen tepat untuk menjalin kembali silaturahmi. Momen-momen mengharukan begitu banyak terpotret selama Ramadhan. Haru rasanya ketika melihat kalangan saudara non-muslim ikut merayakan kegembiraan ketika berbuka puasa dengan menyiapkan beragam makanan. Ataupun ketika kita menyaksikan masyarakat yang memiliki rezeki berlebih berbagi kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu.

Situasi yang sama dirasakan ketika perayaan Idulfitri. Pertemuan antarmasyarakat begitu hangat dan menyenangkan. Silaturahmi yang dilakukan elite politik pun menjadi bagian penting bagi rekonsiliasi politik pascapilpres yang begitu menguras tenaga.

Momen-momen tersebut menghadirkan tawa bahagia dan perasaan hangat. Inilah Indonesia yang kita bayangkan bersama. Indonesia yang meskipun berbeda-beda, tapi tetap berkomitmen untuk terus bersama. Saling bahu untuk menolong atas nama kasih sayang.

Dinamika politik tidak boleh mencerabut rasa bahagia dan keinginan untuk berbagi di antara kita. Kontestasi yang terjadi tidak boleh membuat kita mudah marah atau mudah dihasut oleh mereka yang ingin memanaskan situasi menjadi tidak nyaman.

Ramadhan lalu membuat kita leluasa merenungkan kembali hakikat diri juga relasi dengan lingkungan sekitar. Almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur) dalam buku 30 Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadlan (2007) mengemukakan bahwa ibadah puasa tidak hanya menyangkut masalah personal, tetapi juga terkait dimensi sosial. Ramadhan adalah waktu untuk menumbuhkan sikap-sikap terpuji salah satunya dengan mendahulukan berprasangka baik terhadap orang lain yang sangat sesuai dengan konsep fitrah.
Berprasangka baik, lanjut Cak Nur, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Karena ketika berpuasa umat Islam dianjurkan untuk menjauhi sikap tidak terpuji seperti iri, dengki, berkata kotor, dan segala sikap yang merugikan lainnya. Catatan reflektif dari Cak Nur dapat menjadi pengingat kita semua. Ramadhan menjadi ruang penting untuk mengikis rasa curiga berlebihan kepada pihak yang berbeda. Ada keinginan untuk memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

Kita tentu berharap ibadah puasa yang dijalani sebulan penuh lalu tidak menjadi sia-sia. Ramadhan sebagai sekolah terbaik yang membuat kita meraih derajat takwa. Sehingga kita dapat menjauhkan diri dari perilaku yang tidak terpuji yang coba kita hindari selama sebulan lamanya.

Ramadan Momen Jihad Literasi

PROFESOR Quraish Shihab dalam buku Wawasan Alquran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat (2006) menarasikan dengan sangat baik perihal perintah membaca dalam momen turunnya ayat pertama Alquran, “… iqra berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, bacalah tanda-tanda zaman, sejarah, diri sendiri, yang tertulis dan tidak tertulis.”

Perintah Allah SWT dalam Surah Al-‘Alaq ini menurut Prof Quraish adalah agar Nabi Muhammad SAW dan umatnya membaca apa saja, selama bacaan tersebut Bismi Rabbika, bermanfaat untuk kemanusiaan.

Jika dikaitkan dengan turunnya Surah Al-‘Alaq, momen Ramadan juga menjadi penting untuk aktif meningkatkan kualitas diri dalam membaca secara saksama. Tentu bukan sebatas membaca buku, melainkan juga soal membaca diri, membaca alam, maupun situasi sosial yang ada di sekitar kita.

Namun, tulisan ini akan berfokus pada jihad literasi yang dilakukan komunitas pencinta buku yang belakangan masif dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Di bulan Ramadan ini, komunitas baca yang aktif untuk menggerakkan literasi, misalnya, ‘berdakwah’ di media sosial dengan tagar #ngabuburead, pelesetan dari ngabuburit.

Aktivitas yang mengajak netizen yang budiman untuk mengisi bulan Ramadan yang mulia dengan membaca buku. Gerakan sosial yang dilakukan agar segenap anak bangsa berkesempatan untuk menikmati bacaan-bacaan berkualitas. Keteguhan ini berasal dari keyakinan bahwa membaca adalah hak setiap anak bangsa dan ketangguhan membaca buku sangat berkorelasi dengan kemajuan suatu bangsa.

Penghargaan terhadap buku sebagai sumber pengetahuan memang belum menjadi arus utama di negeri ini. Apalagi, sebelum anak-anak kukuh dengan kekuatan membacanya, derasnya arus informasi digital sudah kadung hadir. Media sosial dengan berbagai platformnya lebih menarik daripada buku-buku elektronik. Optimalisasi kehadiran internet untuk mendongkrak literasi publik perlu ditingkatkan.

Di sekolah, arus Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sangat bergantung pada kekuatan aktor penggerak, yaitu pimpinan sekolah dan guru-guru. Tanpa ketangguhan mereka dalam memberi fundamen kebiasaan dalam ruang-ruang pembelajaran atau aktivitas sekolah, tak akan ada GLS di sekolah.

Melihat anak-anak memegang buku nonpelajaran di sekolah serta aktif mendiskusikannya masih menjadi kemewahan di sekolah-sekolah di Indonesia. Perpustakaan yang nyaman pun masih menjadi barang langka di sekolah-sekolah.

Ketika naik transportasi publik, meskipun sangat langka, beberapa kali saya melihat orang tertunduk khusyuk menatap bukunya. Ini tentu baik menjadi contoh, bahwa membaca bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun. Komunitas literasi yang tergabung dalam Lokomotim, misalnya, menginisiasi gerakan Kereadta, yang mengajak para commuters (pengguna commuterline) untuk membaca di kereta (www.cnnindonesia.com, 6/4/2018).

Tidak ada buku
Soal tak ada buku yang dibaca menjadi hal utama yang menyebabkan kebiasaan membaca anak-anak rendah. Bagaimana bisa menjadi pembaca yang baik jika anak minim perjumpaan dengan beragam buku?

Suatu waktu saya terlibat salah satu riset di wilayah Banten. Ketika datang ke salah satu sekolah dasar, saya melihat antusiasme anak-anak dalam belajar juga dedikasi para guru-gurunya. Saya berkesempatan mewawancarai beberapa anak dan mengajukan beberapa pertanyaan termasuk soal membaca.

Saya memulainya dengan pertanyaan, “Apakah kalian senang membaca?” Jawaban mereka serempak, “Ya, kami senang membaca.” “Buku apa yang kalian baca?” sebut saya. Masing-masing menjawab, tetapi intinya sama, buku yang mereka baca hanya buku pelajaran yang diberikan di sekolah.

Saya mengejar pertanyaan lanjutan, “Apakah kalian pernah membaca dongeng, cerita anak, atau buku sastra lainnya?” “Pernah, dalam buku pelajaran bahasa Indonesia,” sebut mereka. “Lalu apakah pernah membaca buku atau majalah?” Tidak. Saya memungkasnya dengan pertanyaan, “Apakah kalian mau membaca banyak buku?” “Mau pak”, teriak mereka dengan lantang dan bersemangat.

Dari wawancara tersebut saya semakin yakin bahwa persoalan membaca sangat bergantung pada akses anak-anak terhadap buku-buku yang baik, bukan semata karena malasnya mereka membaca. Mereka tak membaca karena memang tak ada buku yang dapat dibaca. Mereka tak mendapatkan itu dari sekolah, keluarga, ataupun masyarakat di sekitarnya. Mereka tak melihat contoh orang-orang yang gigih membaca.

Pengetahuan yang mereka dapat hanya melalui buku paket yang diberikan pemerintah dan kesabaran guru-guru dalam mendidik di sekolah. Tidak ada alternatif wawasan yang didapat dari beragam buku sebagai sumber referensi. Kepala sekolah dan para guru berulang kali menyatakan keinginan mereka untuk memiliki perpustakaan dengan banyak buku yang dapat dibaca kapan pun oleh anak-anak sebab buku merupakan barang mewah untuk anak-anak di desa tersebut.

Hiburan mereka di waktu luang adalah menemani orangtua ke sawah ataupun mengaji di langgar. Anak-anak yang mayoritas memiliki orangtua yang berprofesi sebagai petani ini belum terpapar dengan daya destruksi dari gawai yang menjadi keluhan orangtua di wilayah perkotaan sehingga hadirnya buku-buku berkualitas tentu akan menjadi nilai tambah bagi anak-anak bangsa ini.

Yang menarik, relasi guru dengan anak-anak tidak hanya terjalin di sekolah, tetapi juga di rumah. Anak-anak ini sering mendatangi rumah guru-guru mereka di luar jam persekolahan hanya untuk belajar mengenai apa pun sehingga salah seorang guru yang juga tokoh adat bercerita keinginannya mewujudkan taman bacaan.

Buku-buku yang dibutuhkan tentu beragam, tetapi menurutnya yang paling baik adalah buku-buku yang terkait dengan persoalan pendidikan dan pertanian. Jenis buku tersebut tentu dapat dimanfaatkan bukan hanya oleh anak-anak, melainkan juga masyarakat yang membutuhkan buku-buku terkait pengetahuan praktikal yang dibutuhkan dalam menopang aktivitas pekerjaan mereka.

Kehadiran buku adalah sesuatu yang istimewa bagi mereka juga anak-anak bangsa lainnya. Sesuatu yang perlu diwujudkan oleh kita bersama. Buku-buku harus didatangkan ke rumah-rumah, sekolah-sekolah, ataupun rumah-rumah/komunitas-komunitas baca. Mustahil daya baca meningkat jika kita tidak mau berupaya keras menghadirkan buku-buku yang anak-anak yang berkualitas.

Di bulan suci ini, menguatkan semangat membaca juga menguatkan jaringan kerja sama agar semakin banyak buku yang bisa dinikmati oleh semua anak bangsa merupakan jihad literasi yang utama.

Dimuat di Media Indonesia, 11 Mei 2019: https://mediaindonesia.com/read/detail/234810-ramadan-momen-jihad-literasi

 

 

Amanat Berat Pencerdasan Anak Bangsa

Memastikan agar semua orang mendapatkan akses pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar sepanjang hayat merupakan amanat dari tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Intinya adalah agar setiap anak bangsa memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas secara adil. Dari situ, pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang didapat melalui pendidikan akan berkon tribusi bagi masyarakat (Bappenas & Unicef, 2017).

Tujuan tersebut tentu sangat mulia sebab pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa. Namun, disparitas di bidang pendidikan masih terjadi. Data menunjukkan bahwa capaian hasil pendidikan antarwilayah perdesaan dan perkotaan, antara laki dan perempuan, antara penduduk miskin dan kaya, antara kelompok rentan masih me nunjukkan adanya kesenjangan (BPS, 2018).

Rata-rata lama sekolah, misalnya, belum beranjak dari 8,5 tahun, yang berarti bahwa masih begitu banyak penduduk Indonesia yang hanya bersekolah sampai jenjang sekolah menengah pertama. Uji Kompetensi Guru secara nasional rata-ratanya hanya mencapai 53,02 atau di bawah standar kompetensi minimal yang dipersyaratkan (55). Pada era masifnya digitalisasi, akses siswa terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pun masih belum cukup baik. Di wilayah perkotaan misalnya, penggunaan internet baru mencapai 55,36% dan di pedesaan jumlahnya lebih rendah lagi yaitu 33,73% (BPS, 2018).

Pemanfaatan TIK untuk mengoptimalkan pembelajaran pun masih amat terbatas. Dari sisi penganggaran, setiap tahun anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan. Namun, Sri Mulyani selaku menteri keuangan menyebut bahwa pengeluaran pemerintah untuk anggaran pendidikan belum cukup berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pendidikan. Ini tentu pekerjaan rumah besar.

Perbaikan 

Pada 2019 ini, pemerintah memang banyak memfokuskan kebijakan dan program untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. Peningkatan alokasi anggaran; kualitas sarana prasarana; ketersediaan guru; sustainable education melalui program keluarga harapan, Program Indonesia Pintar, Bidikmisi, dan beasiswa LPDP; sinkronisasi kurikulum SMK, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tenaga pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital, maupun beasiswa afirmasi adalah beragam kebijakan dan program pemerintah tahun 2019 (Nota Keuangan Ke menkeu, 2019).

Kemudahan dalam mengakses pendidikan, keberadaan fasilitas pendidikan, jarak ke sekolah, kehadiran guru, kualitas pembelajaran, akses ke teknologi informasi adalah beberapa variabel penting yang menentukan keberhasilan pendidikan. Perbaikan-perbaikan bagi peningkatan kualitas pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terstruktur dan masif.

Perencanaan yang lebih presisi juga eksekusi yang baik dalam implementasi merupakan kunci keberhasilan. Dan melakukan dua hal ini jelas tak mudah. Operasionalisasi kebijakan yang su dah dibuat menjadi sangat penting. Tentu saja dengan mem perhatikan kompleksitas persoalan maupun kekhasan tiap wilayah yang ada di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia yang begitu beragam mem bangun desain pendidikan, jelas bukan perkara mudah. Desainnya tak mungkin seragam. Penyeragaman di Indonesia yang beragam adalah kesalahan besar karena melawan hukum alam, sehingga variasi desain pen didikan yang memperhatikan karakteristik sosial-bu daya, kontur geografis, dan situasi lokal menjadi keniscayaan. Imajinasi tentang Indonesia yang beragam perlu ada di benak para perancang desain pendidikan di negeri ini. Dan, lagi-lagi tiap wilayah me miliki karakteristik yang ber beda. Tak adil jika memaksa pola pen didikan yang sama di setiap wilayah. Jadi, jika desain yang dirancang seragam tanpa memperhatikan konteks lokal dari tiap wilayah, tentu saja ke ga galan pembangunan pendidikan hanya menunggu waktu.

Perubahan cepat

Fakta bahwa dunia yang te rus bergerak cepat juga perlu men jadi perhatian. Kondisi tersebut menyebabkan percepatan pembangunan pendidikan menjadi sangat mutlak dilakukan. Yuval Noah Harari (2018) dalam bukunya yang laris 21 Lessons for the 21st Century menulis khusus chapter tentang pendidikan. Secara reflektif, Harari mempertanyakan beberapa hal. Pertama, apa yang perlu diajarkan kepada anak-anak yang baru lahir agar mereka mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan?

Kedua, keterampilan apa yang dibutuhkan agar mereka menda patkan pekerjaan, memahami apa yang terjadi, dan mem bantu mereka menelusuri relung kehidupan? Dalam tulisannya, Harari pun tak memberi jawaban pasti. Manusia, sebut Harari tidak pernah bisa memprediksi masa depan dengan presisi.

Maka yang paling penting menurutnya, adalah kemampuan manusia untuk menghadapi perubahan, mempelajari hal-hal baru, dan menjaga mentalitas dalam berbagai situasi.Ia menyarankan sekolah lebih berfokus pada penguasaan kecakapan hidup daripada pemberian keterampilan teknis.

Industri 4.0 yang begitu kencang dinarasikan oleh beragam pihak, mengedepankan pemanfaatan internet of things, internet of data, internet of services dan internet of people adalah tantangan sekaligus peluang besar (Delloitte, 2014).

Akan tetapi, meskipun sudah hadir beragam teknologi yang canggih, manusia harus tetap konsisten meningkatkan kapasitasnya. Akselerasi perubahan pun semakin cepat dengan hadirnya teknologi yang merasuk dalam beragam aktivitas manusia. Akan tetapi, teknologi menjadi penolong jika manusia mengetahui apa tujuan hidupnya. Yang paling penting, menurut Harari, jangan sampai teknologi membentuk tujuan hidup dan kemudian mengendalikan hidup manusia (Harari, 2018). Manusialah sang pengendali, itu yang ingin disampaikan Harari. Kemampuan nalar dan logika masih sangat diperlukan saat ini atau pun di masa depan.

Pemikiran analitis dan inovasi; pemecahan masalah yang kompleks; pemikiran kritis dan analisis; pembelajaran aktif dan strategi pembelajaran; kreativitas, orisinalitas, dan inisiatif; kecerdasan emosional penalaran, pemecahan masalah dan paparan ide; serta kepemimpinan dan pengaruh sosial tetap sangat relevan di masa depan seperti yang dilaporkan oleh The Future of Jobs Report, World Economic Forum (2018).

Dalam konteks tersebut, tugas guru menjadi amat sangat penting. Pandangan Henry Giroux (1997) dalam Pedagogy and the Politics of Hope: Theory, Culture, and Schooling: A Critical Reader yang menyebut bahwa guru harus berperan sebagai intelektual transformatif menjadi sangat relevan.

Posisi guru ti dak hanya berkutat untuk mem bawa siswa memiliki ke ber hasilan aka demik tetapi juga terus mengajak mereka untuk berpikir dan bertindak secara kritis. Selain itu, catatan pengingat dari Romo Driyarkara (1961) menjadi sangat penting. Pendidikan menurutnya adalah perbuatan fundamental yang dapat mengubah dan menentukan hidup manusia. Melalui pendidikan, anak mampu mengerti dirinya sendiri, menempatkan diri dalam ragam situasi, dan mengambil sikap, juga menentukan nasibnya sendiri.

Dalam pandangannya, pendidikan yang menyentuh sisi kemanusiaan menjadi sangat penting, membuat anak didik ke tahap insani, menjadi manusia seutuhnya. Hal ini menjadi sangat penting dalam menghadapi dunia yang fleksibel dan ber ubah cepat. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas sangat berat yang diamanatkan para pendiri republik ini. Beban ini bukan hanya ada pada pundak pemerintah sehingga membutuhkan kerja bersama dari semua pihak.

Dimuat di Koran Sindo: http://koran-sindo.com/page/news/2019-05-08/1/2/Amanat_Berat_Pencerdasan_Anak_Bangsa

Ramadan, Momen Jihad Literasi

PROFESOR Quraish Shihab dalam buku Wawasan Alquran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat (2006) menarasikan dengan sangat baik perihal perintah membaca dalam momen turunnya ayat pertama Alquran, “… iqra berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, bacalah tanda-tanda zaman, sejarah, diri sendiri, yang tertulis dan tidak tertulis.”

Perintah Allah SWT dalam Surah Al-‘Alaq ini menurut Prof Quraish adalah agar Nabi Muhammad SAW dan umatnya membaca apa saja, selama bacaan tersebut Bismi Rabbika, bermanfaat untuk kemanusiaan.

Jika dikaitkan dengan turunnya Surah Al-‘Alaq, momen Ramadan juga menjadi penting untuk aktif meningkatkan kualitas diri dalam membaca secara saksama. Tentu bukan sebatas membaca buku, melainkan juga soal membaca diri, membaca alam, maupun situasi sosial yang ada di sekitar kita.

Namun, tulisan ini akan berfokus pada jihad literasi yang dilakukan komunitas pencinta buku yang belakangan masif dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Di bulan Ramadan ini, komunitas baca yang aktif untuk menggerakkan literasi, misalnya, ‘berdakwah’ di media sosial dengan tagar #ngabuburead, pelesetan dari ngabuburit.

Aktivitas yang mengajak netizen yang budiman untuk mengisi bulan Ramadan yang mulia dengan membaca buku. Gerakan sosial yang dilakukan agar segenap anak bangsa berkesempatan untuk menikmati bacaan-bacaan berkualitas. Keteguhan ini berasal dari keyakinan bahwa membaca adalah hak setiap anak bangsa dan ketangguhan membaca buku sangat berkorelasi dengan kemajuan suatu bangsa.

Penghargaan terhadap buku sebagai sumber pengetahuan memang belum menjadi arus utama di negeri ini. Apalagi, sebelum anak-anak kukuh dengan kekuatan membacanya, derasnya arus informasi digital sudah kadung hadir. Media sosial dengan berbagai platformnya lebih menarik daripada buku-buku elektronik. Optimalisasi kehadiran internet untuk mendongkrak literasi publik perlu ditingkatkan.

Di sekolah, arus Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sangat bergantung pada kekuatan aktor penggerak, yaitu pimpinan sekolah dan guru-guru. Tanpa ketangguhan mereka dalam memberi fundamen kebiasaan dalam ruang-ruang pembelajaran atau aktivitas sekolah, tak akan ada GLS di sekolah.

Melihat anak-anak memegang buku nonpelajaran di sekolah serta aktif mendiskusikannya masih menjadi kemewahan di sekolah-sekolah di Indonesia. Perpustakaan yang nyaman pun masih menjadi barang langka di sekolah-sekolah.

Ketika naik transportasi publik, meskipun sangat langka, beberapa kali saya melihat orang tertunduk khusyuk menatap bukunya. Ini tentu baik menjadi contoh, bahwa membaca bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun. Komunitas literasi yang tergabung dalam Lokomotim, misalnya, menginisiasi gerakan Kereadta, yang mengajak para commuters (pengguna commuterline) untuk membaca di kereta (www.cnnindonesia.com, 6/4/2018).

Tidak ada buku
Soal tak ada buku yang dibaca menjadi hal utama yang menyebabkan kebiasaan membaca anak-anak rendah. Bagaimana bisa menjadi pembaca yang baik jika anak minim perjumpaan dengan beragam buku?

Suatu waktu saya terlibat salah satu riset di wilayah Banten. Ketika datang ke salah satu sekolah dasar, saya melihat antusiasme anak-anak dalam belajar juga dedikasi para guru-gurunya. Saya berkesempatan mewawancarai beberapa anak dan mengajukan beberapa pertanyaan termasuk soal membaca.

Saya memulainya dengan pertanyaan, “Apakah kalian senang membaca?” Jawaban mereka serempak, “Ya, kami senang membaca.” “Buku apa yang kalian baca?” sebut saya. Masing-masing menjawab, tetapi intinya sama, buku yang mereka baca hanya buku pelajaran yang diberikan di sekolah.

Saya mengejar pertanyaan lanjutan, “Apakah kalian pernah membaca dongeng, cerita anak, atau buku sastra lainnya?” “Pernah, dalam buku pelajaran bahasa Indonesia,” sebut mereka. “Lalu apakah pernah membaca buku atau majalah?” Tidak. Saya memungkasnya dengan pertanyaan, “Apakah kalian mau membaca banyak buku?” “Mau pak”, teriak mereka dengan lantang dan bersemangat.

Dari wawancara tersebut saya semakin yakin bahwa persoalan membaca sangat bergantung pada akses anak-anak terhadap buku-buku yang baik, bukan semata karena malasnya mereka membaca. Mereka tak membaca karena memang tak ada buku yang dapat dibaca. Mereka tak mendapatkan itu dari sekolah, keluarga, ataupun masyarakat di sekitarnya. Mereka tak melihat contoh orang-orang yang gigih membaca.

Pengetahuan yang mereka dapat hanya melalui buku paket yang diberikan pemerintah dan kesabaran guru-guru dalam mendidik di sekolah. Tidak ada alternatif wawasan yang didapat dari beragam buku sebagai sumber referensi. Kepala sekolah dan para guru berulang kali menyatakan keinginan mereka untuk memiliki perpustakaan dengan banyak buku yang dapat dibaca kapan pun oleh anak-anak sebab buku merupakan barang mewah untuk anak-anak di desa tersebut.

Hiburan mereka di waktu luang adalah menemani orangtua ke sawah ataupun mengaji di langgar. Anak-anak yang mayoritas memiliki orangtua yang berprofesi sebagai petani ini belum terpapar dengan daya destruksi dari gawai yang menjadi keluhan orangtua di wilayah perkotaan sehingga hadirnya buku-buku berkualitas tentu akan menjadi nilai tambah bagi anak-anak bangsa ini.

Yang menarik, relasi guru dengan anak-anak tidak hanya terjalin di sekolah, tetapi juga di rumah. Anak-anak ini sering mendatangi rumah guru-guru mereka di luar jam persekolahan hanya untuk belajar mengenai apa pun sehingga salah seorang guru yang juga tokoh adat bercerita keinginannya mewujudkan taman bacaan.

Buku-buku yang dibutuhkan tentu beragam, tetapi menurutnya yang paling baik adalah buku-buku yang terkait dengan persoalan pendidikan dan pertanian. Jenis buku tersebut tentu dapat dimanfaatkan bukan hanya oleh anak-anak, melainkan juga masyarakat yang membutuhkan buku-buku terkait pengetahuan praktikal yang dibutuhkan dalam menopang aktivitas pekerjaan mereka.

Kehadiran buku adalah sesuatu yang istimewa bagi mereka juga anak-anak bangsa lainnya. Sesuatu yang perlu diwujudkan oleh kita bersama. Buku-buku harus didatangkan ke rumah-rumah, sekolah-sekolah, ataupun rumah-rumah/komunitas-komunitas baca. Mustahil daya baca meningkat jika kita tidak mau berupaya keras menghadirkan buku-buku yang anak-anak yang berkualitas.

Di bulan suci ini, menguatkan semangat membaca juga menguatkan jaringan kerja sama agar semakin banyak buku yang bisa dinikmati oleh semua anak bangsa merupakan jihad literasi yang utama.

Ki Hadjar Dewantara dan Pendidikan Kebangsaan

SETIAP 2 Mei yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional sejatinya merupakan hari lahir Ki Hadjar Dewantara, salah satu pejuang tangguh yang mewakafkan dirinya untuk pencerdasan anak bangsa. Prof Dr Sardjito (Rektor UGM) dalam pidato penganugerahan Doktor Honoris Causa di UGM pada 7 November 1956, menyebut Ki Hadjar Dewantara sebagai sosok yang berjuang di tiga lapangan, yaitu perjuangan kemerdekaan nasional, perjuangan pendidikan, dan perjuangan kebudayaan (Tilaar, 2009).

Tak pelak, di hari pendidikan nasional ini, membaca ulang kembali gagasan Ki Hadjar Dewantara menjadi sangat penting bagi kita semua. Jika kita telisik, gagasan-gagasan yang dituliskan Ki Hadjar Dewantara masih sangat relevan dengan konteks kekininan.

Beruntung, Majelis Luhur Taman Siswa mengumpulkan tulisan-tulisan tersebut dalam satu buku utuh sehingga kita semua dapat membaca dan mempelajarinya. Ada tiga buku kumpulan tulisannya yang disusun Majelis Luhur Taman Siswa pada 1961.

Buku Pertama mengenai pendidikan dan pengajaran, buku kedua mengenai kebudayaan, dan buku ketiga mengenai politik, jurnalistik, dan kemasyarakatan (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2013).

Ada dua catatan menarik yang disampaikan Presiden Soekarno dan Panitia penyusun buku Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka (1962) tersebut. Pertama, Soekarno menuliskan testimoni dalam pengantarnya sebagai berikut ‘… Karangan-karangan beliau adalah sangat luas dan mendalam, yang tidak saja dapat membangkitkan semangat perjuangan nasional di zaman penjajahan, tetapi juga meletakan dasar-dasar yang kuat bagi pendidikan nasional yang progresif untuk generasi yang akan datang’.

Kemudian yang kedua, catatan menarik dari para penyusun yang menyatakan, ‘… seluruh tulisan Ki Hadjar Dewantara mengandung gereget dan bernapaskan perjuangan. Bukan semata-mata sebagai beberan dan bahasan ilmu, tetapi ia juga mengandung petunjuk memperjuangkan gagasan itu. Tulisan-tulisannya tidak saja menyuruh orang berpikir, tetapi ia mengajak kita berbuat, berjuang untuk cita-cita dengan pengetahuan sebagai senjatanya’.
Kedua catatan tersebut benar adanya bahwa ada kekuatan dari gagasan yang disampaikan Bapak Pendidikan Nasional tersebut.

Dari banyak jenis tulisan Ki Hadjar Dewantara, bagi saya yang paling menarik ialah merenungkan kembali gagasan-gagasannya mengenai pendidikan kebangsaan. Di situasi kebangsaan yang begitu terpolarisasi saat ini, menurut saya, membaca ulang pokok gagasan Ki Hadjar Dewantara, khususnya yang terkait dengan pendidikan kebangsaan menjadi sangat penting.

Agenda kebangsaan yang berupaya untuk menyatukan segenap elemen bangsa memang penting dan perlu disemaikan melalui ruang-ruang pendidikan. Melalui pendidikan kebangsaan, ingatan dan imajinasi kolektif kebangsaan Indonesia yang bineka harus diinternalisasikan. Perspektif kebangsaan ini menjadi penting agar anak-anak bangsa tidak mudah dipecah belah. Tak salah jika dalam berbagai tulisannya Ki Hadjar Dewantara selalu menekankan agar pendidikan menghargai perbedaan-perbedaan dari tiap anak bangsa dan terus berupaya untuk mewujudkan persatuan.

Mendidik rakyat
Bagi Ki Hadjar Dewantara, mendidik anak merupakan bagian dari mendidik rakyat. Rakyat yang kuat akan melakukan segala daya upaya untuk membuat negeri ini makmur. Pendidikan harus membuat anak mencintai bangsanya, membuat mereka menjadi sosok-sosok yang memiliki rasa kemanusiaan. Ada tiga dasar utama yang kemudian diajukan Ki Hadjar Dewantara. Pertama, pengajaran rakyat harus bersemangat keluhuran budi manusia. Kedua, pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kecerdasan budi pekerti, membangun karakter. Ketiga, pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kekeluargaan (Majelis Luhur Taman Siswa, 2013).

Kemudian, Ki Hadjar Dewantara pun mafhum bahwa perubahan ialah sesuatu yang sangat bergantung pada pengaruh zaman dan tempat. Maka dari itu, mengetahui kondisi zaman yang terjadi akibat adanya perubahan menjadi sangat penting sehingga dalam beberapa tulisannya disampaikan bahwa pengajaran yang diberikan tidak hanya menuju ke arah cerdasnya anak didik atau bertambahnya ilmu pengetahuan, tetapi juga bagaimana mereka mampu secara aktif mencari berbagai jenis pengetahuan. Apa yang disampaikan tersebut tentu sangat relevan dengan kondisi saat ini.

Ki Hadjar Dewantara juga meyakinkan bahwa jangan sampai sekolah menjauhkan anak-anak dari keluarga dan rakyatnya. Pendidikan harus membangun budi pekerti dan budi kesosialan, sebut Ki Hadjar Dewantara. Inilah yang saat ini terjadi di sekolah-sekolah. Rutinitas sekolah yang penuh dengan tuntutan dan capaian akademik seringkali membuat anak-anak terpisah dari realitas kesehariannya. Ia tak akrab dengan lingkungan keseharian dan tak terkoneksi dengan kegelisahan-kegelisahan yang ada di masyarakat. Pendidikan, menurutnya, harus disesuaikan dengan hidup dan penghidupan rakyat. Makna mendalam dari filosofi ini ialah bahwa pendidikan tidak boleh mencerabut anak dari budayanya dari realitas kesehariannya.

Oleh karena itu, penting kiranya bagi guru untuk selalu membawa permasalahan sosial kemasyarakatan di ruang kelas untuk ditelaah dan dikritisi, juga membawa anak-anak merasakan denyut nadi masyarakat. Memberikan tugas-tugas yang bersifat kontekstual dengan keseharian anak-anak membantu mereka untuk memahami masyarakat yang akan dihadapinya.

Era digital dengan otomatisasi, kecerdasan buatan, dan ragam variannya tidak boleh membuat anak didik kita semakin tercerabut rasa kemanusiaanya. Di sinilah peran pendidik yang terus melakukan momong, among, dan ngemong, seperti pesan Ki Hadjar Dewantara. Ini berarti, guru yang dibutuhkan ialah mereka yang mampu menemani gejolak kaum muda yang mudah terombang-ambing di era semakin cepatnya perubahan zaman.

Selain itu, pendidikan yang dibutuhkan, jika kembali ke filosofi Ki Hadjar Dewantara, ialah jenis pendidikan yang membuat anak tetep, antep dan mantep di mana ada ketangguhan dari setiap anak untuk terus berupaya meningkatkan kualitasnya. Ngandel, kandel, kendel, dan bandel, yakni anak-anak percaya diri, tidak mudah goyah dan kukuh pada pendiriannya. Juga pendidikan yang neng, ning, nung, dan nang, yakni ada ketenangan hati yang membuat tercapainya tujuan menjadi insan yang berbahagia.

Ada baiknya kita semua, khususnya yang bergelut di dunia pendidikan, membaca kembali ide-ide besar dari Ki Hadjar Dewantara dan berupaya untuk mengontekstualisasikannya sesuai dengan kondisi kekinian. Selamat Hari Pendidikan Nasional.

Dimuat di Media Indonesia, 2 Mei 2019: https://mediaindonesia.com/read/detail/232932-ki-hadjar-dewantara-dan-pendidikan-kebangsaan

Membangkitkan Daya Kritis

PEMBELAJARAN yang cenderung searah pada masa lalu, dengan guru berposisi sebagai satu-satunya otoritas kebenaran, ternyata berakibat pada kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita di masa kini. Tiga puluh dua tahun pola pendidikan dalam langgam suara seragam dan berdasarkan kepatuhan.

Simaklah kutipan kritis dari Roem Topatimasang dalam bukunya Sekolah Itu Candu, ‘…. Pakaian seragam, mata pelajaran seragam, bahasa dan cara bicara seragam, tingkah laku seragam, dan lama-kelaman, wajib seragam pula isi hati dan kepala mereka!’.

Kutipan itu diambil dari bagian yang berjudul Seragam Sekolah yang ditulisnya pada 1984 yang merupakan kritiknya terhadap pola pendidikan pada masa itu. Tampak sekali, realitas yang dihadirkan pihak berkuasa merupakan pilihan-pilihan ‘terbaik’ yang sudah disediakan. Segala sesuatunya sudah terstandar, maka ikutilah yang dianggap baik oleh pihak yang memimpin, niscaya itu akan menghadirkan kebaikan bagi kita bersama.

Kebanyakan penduduk yang berusia di atas 30 tahun ke atas merupakan generasi yang mengalami pendidikan ala Orba. Masa di saat suara diseragamkan dan aspirasi dibatasi. Dan saat ini, ketika informasi begitu bebas di beragam media, ada kegamangan yang nyata dari generasi yang dididik di era Orba.

Berbeda dengan generasi yang lahir pascareformasi yang sudah terbiasa dengan keterbukaan informasi, generasi di masa sebelumnya mengalami begitu banyak pembatasan. Mereka tidak terbiasa mengkritik dan dikritisi. Gagap terhadap perbedaan pendapat, tak biasa berdialog, dan merasa ketika ada pihak yang berbeda ialah lawan yang perlu diperangi, itu ciri betapa tak biasanya kita terhadap kritik.

Kritik, mengutip Hardiman (2009), bukan sekadar keputusan pilihan, melainkan lebih merupakan usaha mengatasi kritis. Oleh karena itu, kritik ialah usaha rasional yang kesahihannya bukan hanya ditentukan ketajaman pikiran seseorang dalam menganalisis situasi, melainkan juga suksesnya upaya mewujudkan kritik itu dalam praktik mengatasi krisis.

Namun, memang, di saat kemudahan melancarkan kritik begitu mudah, kita pun gagap melancarkan kritik yang fundamental. Yang paling mudah ialah berbeda pandangan dengan pihak lain tanpa mau melihat kelebihan yang ada. Beda pendapat akhirnya menjadi ruang untuk saling berseteru dengan menjatuhkan dan menghalalkan segala cara. Pola pendidikan masa lalu yang tidak membuka ruang kritis bagi siswa sayangnya masih melekat sampai saat ini.

Cerita pembanding
Ada cerita menarik dari beberapa kolega yang sedang studi S-2 dan S-3 di luar negeri. Mereka bercerita kegundahan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Ada banyak perbedaan mendasar dalam pengelolaan pendidikan di tempat mereka bersekolah saat ini dengan di Indonesia. Bagi yang anaknya sudah bersekolah, ada perasaan takjub terhadap pola pendidikan yang diberikan kepada anak-anaknya.

Pendidikan yang mengedepankan kebebasan berpendapat, keberanian mengeksplorasi gagasan, maupun berbeda pandangan dengan yang lain. Anak-anak dibiasakan untuk bicara menyampaikan apa pun yang ada dalam pikirannya tanpa takut dianggap salah atau ditertawakan. Sesuatu yang tak mereka dapatkan ketika bersekolah di Indonesia dulu. Anak-anak dilatih untuk terbiasa menyelesaikan persoalan sendiri melalui penugasan yang diberikan oleh guru.

Seorang senior yang sedang studi S-3 di Inggris bercerita, orangtua dilarang membantu anak-anaknya mengerjakan tugas yang diberikan. Mereka hanya diperbolehkan memberi masukan setelah tugas dikirim melalui aplikasi yang tersedia. Problem solving dikonstruksi dalam pelajaran keseharian.

Di Indonesia, meskipun belakangan PR dilarang, pada praktiknya anak-anak masih harus membawa beban PR itu ke rumah. Dan yang stres bukan hanya anak, melainkan orangtuanya yang juga harus membantu anak mengerjakan tugas. Dan tak jarang, persentase pengerjaan tugas lebih banyak dilakukan orangtua.Problem solving tidak berjalan ketika justru orangtua yang banyak berperan membantu penyelesaian tugas anak-anaknya.

Terkait minat baca, misalnya. Mereka bercerita, betapa anak-anaknya sudah dikenalkan dengan beragam buku sejak kecil. Perpustakaan sekolah menjadi wahana belajar dan eksplorasi yang sejak dini dikenalkan guru-guru di lingkungan sekolah. Di Indonesia, masih amat jarang sekolah yang memanfaatkan fasilitas perpustakaannya.

Cerita-cerita dari teman-teman yang studi di luar itu tentu perlu menjadi refleksi kita bersama. Betapa banyak hal yang harus dibenahi dalam dunia pendidikan. Hal-hal prinsip yang menguatkan cara pandang anak bangsa bahkan sampai mereka dewasa.

Pengelolaan pendidikan membutuhkan keseriusan dan keteguhan hati. Demokratisasi yang berbasis pada kemanusiaan yang memberikan ruang besar bagi kewarasan menjadi sangat bisa dikuatkan melalui pendidikan yang mengedepankan daya kritis.

Sebelumnya dimuat di Media Indonesia: https://mediaindonesia.com/read/detail/219589-membangkitkan-daya-kritis,  27 Juli 2018.

Agar Pendidikan tidak Jadi Harapan Palsu

PARA pendiri bangsa ini percaya bahwa pendidikan ialah upaya transformasi. Mencerdaskan kehidupan bangsa, itulah salah satu janji yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pendiri bangsa tentu menyadari dengan sepenuh hati bahwa Indonesia hanya akan maju bila dari bangsa ini lahir sosok-sosok yang cerdas.

Generasi bangsa yang cerdas hanya bisa dikreasi melalui pendidikan yang memberi ruang pencerahan bagi akal budi dan juga pembebasan. Pendidikan yang mampu mengubah pola pikir anak bangsa, yang tidak sekadar membuat mereka mendapatkan gelar.

Pendidikan di sini, tentu tidak hanya sebatas pada pendidikan formal yang tersekat ruang-ruang kelas yang melalui serangkaian pembelajaran berjenjang ala persekolahan. Sering kali memang, pendidikan selalu disejajarkan dengan persekolahan. Padahal, pendidikan cakupannya lebih luas dari persekolahan.

Bukankah Ki Hajar Dewantara sang bapak pendidikan nasional berseru, “jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru”. Belajar dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Sesuatu yang semakin mudah dengan kemajuan teknologi internet.

Jika merujuk pendapat Ki Hajar Dewantara, trisentra pendidikan yaitu alam keluarga, alam perguruan (sekolah), dan alam pergerakan pemuda (masyarakat) menjadi arena penting dalam pembentukan jati diri anak (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2013). Ketiganya harus berkolaborasi secara erat.

Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, alam keluarga menjadi pusat pendidikan pertama dan yang terpenting. Sementara itu, alam perguruan (pendidikan) berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran dan pemberi ilmu pengetahuan.

Yang terakhir pergerakan pemuda (pergaulan di masyarakat) menjadi sokongan penting bagi kemampuan anak bergaul dengan sesamanya di lingkungan sekitar. Di era saat ini, tiga institusi tersebut jelas memiliki tantangannya dalam mendidik anak.

Berubah dan berbenah

Tujuan pendidikan di UU Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003 begitu mulia, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Namun, tampaknya pengoperasian dalam mengkreasi anak bangsa yang memenuhi kriteria itu bukanlah perkara mudah. Ada jarak yang membentang antara apa yang ada di dunia ideal dan dunia faktual.

Lalu, pendidikan model apa yang mesti diterapkan di era disrupsi ini? Apakah gaya lama yang mengedepankan kecerdasan kognitif dan menjejali anak dengan beragam informasi saja? Yuvah Noah Harari (2018) dalam bukunya 21 Lessons for the 21st Century menyebut, saat ini anak-anak tidak membutuhkan banyak informasi sebab mereka sudah begitu banyak dijejali informasi.

Yang penting, menurut Harari, ialah kemampuan memahami informasi, membedakan antara apa yang penting dan tidak serta mampu menggabungkan banyak informasi tersebut untuk memberi keluasan pandangan mengenai dunia ini.

Pendidikan juga mesti menguatkan anak untuk mampu menghadapi perubahan, mempelajari hal-hal baru, dan menjaga keseimbangan mental mereka untuk menghadapi situasi yang begitu cepat berubah. Pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas menjadi hal yang perlu dikedepankan.

Keempat hal tersebut hanya dapat dihadirkan melalui pendidikan yang memungkinkan adanya dialog dan memberi ruang bagi kritik atau dalam bahasa Freire sebagai pedagogi kritis. Pendidikan yang tidak membelenggu dan membuat anak menjadi pengikut, mudah dipengaruhi.

Jika melihat situasi saat ini, banyak orang begitu mudah terhasut berita bohong, pola pendidikan yang mengedepankan pedagogi kritis menjadi sangat penting. Tampak betul di keseharian, khususnya di media sosial, begitu keranjingannya kita berkomentar di berbagai kanal media sosial. Respons cepat tanggap warganet terhadap beragam isu begitu luar biasa, bahkan sering kali melupakan akal sehat.

Di tengah semakin gilanya hoaks berseliweran menista akal sehat, berpikir kritis ialah penangkal hoaks paling jitu. Bekal terbaik bagi anak-anak ialah dengan memberikan amunisi kritis itu melalui pendidikan. Dengan berpikir kritis, maka kendali ada di diri sendiri, bukan pada algoritme internet yang cenderung memberikan kita sajian yang sesuai dengan selera dan menegasi realitas lain.

Respons dunia pendidikan terhadap perubahan ialah keniscayaan. Seperti yang disebut Harari, perubahan ialah satu-satunya yang konstan. Jika dunia pendidikan tak berbenah, bangsa ini tak akan sanggup menghadapi gelombang besar perubahan yang melumat siapa pun yang tidak berbenah diri.
Di negeri ini, kritik terhadap dunia pendidikan begitu kencang dari waktu ke waktu. Dunia pendidikan dianggap gagal menciptakan generasi bangsa yang solid dan kuat karena masih begitu banyaknya persoalan yang menghadang bangsa ini untuk melompat lebih tinggi.

Tidak selarasnya dunia pendidikan dengan dunia kerja, pembangunan karakter bangsa yang bermasalah. Kasus korupsi yang semakin menggejala, maupun ikatan kebangsaan yang semakin memudar ialah beberapa hal yang menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di negeri ini yang perlu dicarikan solusinya.

Hingga saat ini, dunia pendidikan selalu diposisikan sebagai juru selamat. Tak salah memang karena tumpuan terakhir dalam solusi persoalan bangsa ada pada dunia pendidikan. Di tengah karut-marutnya persoalan kehidupan bangsa ini, beragam pihak memang berharap besar terhadap dunia pendidikan.

Siapa pun yang mengakses pendidikan tentu memiliki harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Orangtua tentu menitip asa pada proses pendidikan yang dilalui anak-anak mereka.

Oleh karena itu, janji pencerdasan bagi anak bangsa tidak boleh menjadi harapan kosong sehingga pembenahan di sektor pendidikan menjadi urgen. Rencana pemerintahan Jokowi-JK yang memberikan porsi utama pada pembangunan SDM pada 2019 ini perlu didukung dan dikawal agar pendidikan di negeri ini tidak hanya menjanjikan harapan palsu.

Sebelumnya dimuat di Media Indonesia, 15 Januari 2019: https://mediaindonesia.com/read/detail/210467-agar-pendidikan-tidak-jadi-harapan-palsu

Apa yang kita cari dari hidup

Apa yang kita cari dari hidup yang sebentar ini?
Tentu setiap orang memiliki jawabannya masing-masing. Ada yang ingin menggapai karir setinggi-tingginya. Ada yang ingin berkeluarga dan berbahagia di dalamnya. Ada yang ingin sekolah setinggi-tingginya.

Ya, setiap orang punya impian, cita-cita, imajinasi.

Yang berbeda adalah bagaimana cara untuk merealisasikannya.  Mau terus berupaya untuk merealisasikan impian tersebut, menggapainya perlahan-lahan, atau justru termangu saja menantikan apa yang akan datang atas nama takdir.

Pendidikan yang Memunggungi Laut

RAGAM potensi kelautan di Indonesia begitu luar biasa. Data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2017 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS)  menyebutkan bahwa penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia mencapai sekitar 5,8 juta km2, terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WNPRI). Selain itu ada potensi perikanan budidaya laut seluas 12.123.383 hektare. Juga ada sumber daya hayati seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

Namun, dari laporan tersebut, merujuk Data Potensi Desa 2014 hanya sekitar 21,16% desa/kelurahan yang sebagian besar penduduknya mempunyai sumber penghasilan utama pada subsektor perikanan, yaitu 18,19% di perikanan tangkap dan 2,97% di perikanan budidaya. Kondisi tersebut menunjukkan betapa belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan Indonesia.

Meskipun demikian, menurut rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2018, pertumbuhan PDB sektor perikanan selalu di atas PDB Nasional dan PDB sektor Pertanian. Sampai triwulan III 2017 pertumbuhan 6,79% dengan nilai PDB sektor Perikanan sebesar Rp 169.513,10 miliar. Kemudian total produksi Perikanan Nasional sebesar 23,26 juta ton, Perikanan Tangkap sebesar 6,04 juta ton, dan Perikanan Budidaya 17,22 juta ton.

Selain itu pemerintah pun memiliki kesadaran akan keterbatasan pengelolaan potensi kelautan tersebut. Sehingga salah satu agenda yang disebut dalam RPJMN 2015-2019 adalah memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Juga beberapa kali Presiden Joko Widodo menyebut bahwa lama bangsa Indonesia memunggungi laut, memunggungi teluk, memunggungi samudera. Padahal menurutnya di lautlah masa depan Indonesia.

KKP memang dipacu untuk meningkatkan produktivitas perikanan Indonesia. Baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya, pemerintah terus meningkatkan kapasitas untuk alat, penguatan daya saing, pengelolaan ruang laut, pengawasan, riset dan SDM, dan pengendalian mutu. Sebagai contoh, untuk perikanan tangkap ada begitu banyak program prioritas KKP antara lain pemberian bantuan bagi nelayan sebanyak 513 kapal penangkap ikan dan kapal angkut, 1.702 alat tangkap, 100 unit bantuan mesin kapal perikanan, 500.000 asuransi nelayan, 16 lokasi pembangunan TPI Higienis, 10 lokasi kampung nelayan percontohan, 4 lokasi pembangunan TPI Perairan darat, 400 orang observer di atas kapal perikanan, 1 lokasi bengkel kapal, 3 lokasi nelayan percontohan dan 4 lokasi SKPT (KKP, 2018).

Sementara itu untuk aspek penguatan SDM akan dilakukan 6.550 pelatihan masyarakat, 1.200 pelatihan aparatur, 4.000 penyuluhan kelompok pelaku usaha, 5.156 bantuan operasional penyuluhan perikanan, 7.943 orang pendidikan vokasi, 6.500 sertifikasi kompetensi, 80 lokasi sistem informasi sentra nelayan, 35 rekomendasi riset kelautan dan perikanan, 27 sarpras riset, pelatihan dan penyuluhan, 6 paket model sosial ekonomi, 19 paket data dan informasi kelautan dan perikanan (KKP, 2018).

Lalu bagaimana pendidikan kemaritiman kita? Sudah beberapa tahun ini, pemerintah mulai menyadari bahwa pendidikan kita memang cenderung memunggungi laut. Kesan tersebut masih nampak sampai saat ini, meskipun pemerintah mulai bergerak untuk memperbaiki pendidikan kemaritiman di negeri ini, khususnya untuk pendidikan vokasi. SMK Kemaritiman adalah salah satu dari empat program prioritas disamping SMK Ketahanan Pangan, SMK Pariwisata, dan SMK Industri Kreatif. Saat ini, SMK Kemaritiman memiliki empat spektrum keahlian bidang kemaritiman yaitu pelayaran kapal penangkap ikan, pelayaran kapal niaga, perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. Di Indonesia ada 13.816 SMK Kemaritiman yang terdiri dari 663 SMK Kelautan dan 273 SMK Kelautan dengan total siswa sebanyak 10.269 (PSMK Kemdikbud, 2017).

Namun, yang menjadi persoalan, jika merujuk pada data analisis peluang kebutuhan kerja untuk lulusan SMK yang dirilis Direktorat PSMK Kemdikbud (2017), untuk bidang keahlian perikanan dan kelautan pada 2016 hanya ada 17.249 lulusan. Padahal ada 3,3 juta peluang dan kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut. Artinya masih ada kekurangan yang amat besar untuk kebutuhan tenaga kerja sektor ini.

Permasalahan lainnya, kurikulum SMK yang ada saat ini memang cenderung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan global. Tak mengherankan jika setiap tahun, perusahaan-perusahaan asing langsung merekrut lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Daya tarik jaminan kesejahteraan dari perusahaan-perusahaan asing tersebut tentu saja memikat lulusan SMK. Mereka akan lebih memilih memasuki pasar kerja global yang memiliki tawaran menggiurkan.

Jika kita mendatangi SMK Kemaritiman yang sudah maju, ada mekanisme ijon siswa, khususnya untuk bidang keahlian pelayaran kapal penangkap ikan dan pelayaran kapal niaga. Para siswa sudah ditawari untuk bekerja bahkan ketika mereka masih di bangku sekolah. Ini nampak pada temuan penelitian yang dilakukan oleh P2 Kependudukan LIPI di Cirebon dan Sukabumi pada 2014. Ketika dilakukan penelitian SMK Kemaritiman di 2017 dan 2018 di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo kondisi yang sama masih terjadi. Lulusan SMK Kemaritiman lebih banyak terserap ke pasar kerja nasional maupun global.

Lalu bagaimana dengan siswa yang tidak terserap ke pasar kerja nasional dan global? Salah satu temuan menarik di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo, alih-alih menjadi nelayan, karena ada potensi di wilayah tersebut, para siswa tersebut kemudian menjadi anggota TNI, Polri, dan menjadi petugas keamanan di beberapa perusahaan swasta. Kondisi tersebut terjadi karena pola pendidikan yang mengedepankan kedisiplinan dan pembangunan fisik siswa membuat mereka terlatih dan teruji dengan bidang profesi tersebut. Dan akhirnya yang menjadi nelayan justru amat terbatas, karena pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan di sekolah memang bukan diperuntukkan menjadi nelayan ataupun memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang ada di daerahnya, tetapi untuk bekerja di perusahaan pelayaran maupun perikanan.

Kondisi tersebut terjadi karena kualifikasi yang dididik di sekolah formal lebih mengedepankan pada kebutuhan nasional dan global. Sebab itu, pengupayaan pendidikan dan pelatihan bagi siapapun yang berminat mengeksplorasi sumber bahari yang ada di daerah menjadi amat krusial.  Pendidikan dan pelatihan bagi para nelayan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di lingkup nasional dan Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah tersebut.

dimuat di: https://nasional.sindonews.com/read/1332678/18/pendidikan-yang-memunggungi-laut-1535071110/15, 24 Agustus 2018